Kasus e-KTP, KPK Sita 2 Mobil Mewah Usai Geledah 2 Rumah di Kawasan Tebet

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 04 April 2017
Kasus e-KTP, KPK Sita 2 Mobil Mewah Usai Geledah 2 Rumah di Kawasan Tebet

Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil mewah dan sejumlah dokumen saat melakukan penggeledahan di dua rumah di kawasan Tebet, Jakarta, terkait tersangka perkara korupsi e-KTP, Andi Narogong.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pada Jumat (30/3) pihaknya melakukan penggeledahan di salah satu rumah di daerah Tebet Timur Raya. Menurut dia, rumah tersebut bukan atas nama Andi Narogong atau pun adiknya, Vidi Gunawan.

"Namun, dari sana kami melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang terkait dengan kepemilikan beberapa aset tersangka dan juga menyita dua unit mobil, ada Velfire dan Range Rover," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4).

Febri menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan lanjutan pada Senin (3/4) di lokasi yang berbeda di kawasan Tebet Barat 1.

"Di sana kami menyita dokumen-dokumen yang terkait dengan, salah satunya catatan keuangan yang terkait tersangka," kata Febri.

Febri menjelaskan bahwa KPK hari ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk tersangka Andi Narogong. Menurut dia, KPK akan mengklarifikasi hasil temuan dari dua rumah berbeda di kawasan Tebet tersebut.

"Kami tentu mengonfirmasi sejumlah informasi terkait perkara e-KTP yang sedang kita dalami. Salah satunya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pada Jumat dan Senin," tandasnya.

"kami juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk Sugiharto yang hari ini kita agendakan," tambah Febri.

Seperti diketahui, Andi Narogong baru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Andi diketahui memiliki peran yang signifikan dalam kasus ini. Pengusaha ini pun disebut-sebut punya hubungan dekat dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. (Pon)

Baca berita terkait korupsi e-KTP lainnya di : KPK Telusuri Penerima Aliran Dana Korupsi E-KTP Lainnya

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Korupsi E-KTP #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
KPK memeriksa 15 saksi terkait dugaan pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara. Mantan Kajari dan dua pejabat kejaksaan ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 31 Desember 2025
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
Indonesia
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba
Pemeriksaan tes urine itu dilakukan atas imbauan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba
Indonesia
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dwi Astarini - Senin, 29 Desember 2025
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Indonesia
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK mengungkap alasan mengapa penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Hal itu dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Temuan LHPKN digunakan KPK dalam proses penyelidikan atau penyidikan untuk membandingkan beberapa hal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Indonesia
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
Grup tersebut disorot karena diduga telah dibentuk sebelum Nadiem resmi menduduki kursi menteri untuk mendiskusikan rencana strategis pengadaan laptop Chromebook
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Dokumen yang dibawa di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan pada 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan pada 2026.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Indonesia
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
Tak ada laporan masyarakat yang akan diabaikan karena seluruh aduan menjadi bahan evaluasi penting bagi institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
Bagikan