Kasus e-KTP Cermin Budaya Korupsi DPR

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR adalah cerminan budaya korupsi yang sudah mengakar di dalam lembaga legislatif tersebut.

"Saya berpikir ini dua hal sistematis yang dilakukan oleh DPR. Sistematis memelihara kemalasan dalam bekerja dan sistematis memelihara budaya korupsi," kata Lucius kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (19/3).

Lucius mengungkapkan, bahwa selama ini proses pembahasan anggaran di DPR selalu membuka peluang untuk mempermainkan anggaran yang berujung pada praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan para politisi Senayan tersebut.

"Sama halnya dengan bagaimana mereka melindungi praktik korupsi itu dengan regulasi yang ada. Misalnya dengan proses pembahasan anggaran yang selalu membuka peluang permainan-permainan," ungkap Lucius.

Lucius juga mengkritisi kinerja DPR yang sangat tidak produktif dalam memproduksi Undang-Undang. Lucius menilai, anggota DPR saat ini memelihara kemalasan bekerja dan budaya koruptif.

"Saya kira dua hal itu beriringan di DPR. Jadi tidak salah, kalau kemudian lembaga ini menjadi sasaran, baik dalam perilaku etis yaitu kemalasan bekerja tadi, juga dalam hal pidana korupsi," tandasnya.

Terkait sejumlah partai politik yang menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP, Lucius berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengambil sikap untuk menjerat parpol-parpol tersebut.

"KPK ini harus menyasar juga pada bagaimana korupsi yang terkait dengan keterlibatan partai. Itu penting karena sudah sering kali partai disebut-sebut mendapat uang. Tapi pada saat yang sama, selalu sulit membuktikan keterlibatan itu," tukasnya. (Pon)