Zulfikar Sy
Banyaknya nama politisi Senayan yang disebut dalam surat dakwaan sidang perdana kasus pengadaan e-KTP beberapa waktu lalu, membuat mata publik terbelalak. Pasalnya, hampir seluruh kader partai yang duduk di Komisi II DPR diduga menerima aliran dana dari proyek tersebut.
Besarnya anggaran yang menjadi bancakan tak kalah dengan nilai keseluruhan proyek e-KTP, hampir separuh dari nilai total anggaran dikorupsi berjamaah.
Meski disebut dalam dakwaan, tak satu pun anggota DPR dan pejabat yang menerima mau mengaku. Mereka cenderung berdalih alias banyak "ngeles".
Menilai sikap pejabat publik itu, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyebut, hanya maling ayam yang mengaku saat namanya tertulis dalam surat dakwaan.
"Ini yang membedakan, kalau orang punya jabatan langsung lapor polisi kalau namanya disebut, ngamuk dia," kata Maruarar saat diskusi bertajuk "Perang Politik E-KTP" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3).
Ia menduga, banyaknya nama pejabat publik yang disebut dalam dakwaan akan membuat proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lama. Namun, ia meyakini KPK mampu membereskan kasus ini.
"Saya berharap KPK tidak ragu mengungkap nama-nama besar dalam skandal e-KTP," tuntasnya.
Berita terkait kasus korupsi e-KTP baca juga: Fraksi PKS: Pengungkapan Kasus E-KTP Jangan Jadi Ajang Balas Dendam
