Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap

MerahPutih.com - Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi perhatian publik di tahun 2021.

Namun, sampai sekarang kasus tersebut belum tuntas. Polisi pun mengungkapkan kesulitan dalam melakukan penyelidikan kasus ini.

Baca Juga

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes, Hengki Haryadi, keterangan saksi yang ada selama ini bersifat testimonium de auditu.

"Itu bukan saksi kalau (ditanya jawabnya) 'katanya, katanya," kata Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (31/12).

Hengki mengatakan TKP yang berubah juga menjadi salah satu faktornya. Dia mengatakan kasus ini terjadi sekitar enam tahun lalu.

"Tapi kami akan berusaha keras, sekarang masih fase penyelidikan untuk membuktikan apakah benar peristiwa ini ada," kata Hengki.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, Kompol Wisnu Whardana mengatakan polisi akan meminta keterangan dari RS Polri Kramat Jati atas hasil pemeriksaan psikologi.

Dia mengatakan polisi juga bakal mengundang ahli dalam proses penyelidikan ini.

"Kemudian gelar dengan Polda Metro Jaya juga," kata Wisnu.

Baca Juga

Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI Belum Temui Titik Terang

Beberapa waktu lalu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Hal itu disebabkan adanya peristiwa pelecehan dan perundungan di lingkungan kerja KPI.

"KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban," kata Beka di Komnas HAM, Senin, (29/11).

Selanjutnya, KPI juga dianggap gagal memberikan dukungan terhadap upaya pemulihan korban. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya regulasi internal dan pedoman panduan dalam penanganan pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja KPI.

"Tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja," ujar Beka

"Serta belum ada pedoman panduan dalam merespons serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja," tambahnya.

Beka juga mengatakan adanya dugaan kuat terjadi adanya peristiwa perundungan yang dialami oleh korban MS. Beka menuturkan perundungan itu dalam bentuk candaan yang bersifat meledek kondisi MS.

Tidak hanya itu, ada juga dugaan candaan yang bersifat serangan fisik yang dialami oleh MS. (Knu)

Baca Juga

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Perundungan Pegawai KPI Terus Berjalan