Siswa SMPN di Tangsel Tewas Akibat Perundungan, DPR RI: Sekolah Wajib Memastikan Keamanan Pelajar

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Siswa SMPN di Tangsel Tewas Akibat Perundungan, DPR RI: Sekolah Wajib Memastikan Keamanan Pelajar

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Seorang siswa kelas I SMP Negeri di Tangerang Selatan, MH (13), meninggal dunia setelah mengalami luka serius di kepala yang diduga akibat perundungan oleh teman sekelasnya sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Peristiwa ini memicu respons dari Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, yang meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memberi sanksi tegas kepada pihak sekolah bila terbukti lalai.

“Kami berduka atas meninggalnya seorang siswa akibat perundungan. Ini fenomena gunung es karena kasus yang terlihat hanya sebagian kecil. Sampai kapan kita membiarkan anak-anak menjadi korban kekerasan seperti ini? Saya minta kepolisian mengusut tuntas peristiwa ini,” ujar Habib di Jakarta, Senin (17/11).

Habib menegaskan bahwa pihak sekolah wajib memastikan keamanan siswa selama berada di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengelola sekolah harus bertanggung jawab apabila tidak mampu mencegah praktik perundungan, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.

“Pemberian sanksi kepada pengelola sekolah bisa dilakukan jika terbukti tidak mampu memberikan rasa aman bagi siswa. Ini juga menjadi efek jera agar perundungan tidak kembali terjadi,” katanya.

Baca juga:

Siswa SMP di Tangsel Tewas Diduga Akibat Bully dan Viral, Polisi Lakukan Investigasi Cari Bukti Pidana

Legislator asal Jawa Barat itu menilai bahwa perundungan tidak boleh ditoleransi karena dampaknya bisa fatal. Ia menegaskan perlunya penegakan sanksi tegas untuk memutus mata rantai kekerasan di lingkungan sekolah.

"Perundungan tidak hanya melukai fisik dan psikis korban, tetapi juga bisa mengakibatkan kematian sebagaimana yang terjadi kali ini,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, korban kerap mengalami perundungan fisik dan psikis. Orang tua korban menyebut tangan anaknya sering ditusuk dengan sedotan, ditendang, dan dipukul di bagian punggung.

Puncaknya terjadi pada Senin (20/10/2025), ketika kepala korban dihantam kursi besi oleh teman sekelasnya. Setelah menjalani perawatan intensif, korban meninggal sepekan kemudian.

Habib juga meminta seluruh pihak memperkuat upaya pencegahan. Di sekolah, ia mendorong penerapan kurikulum khusus terkait anti-perundungan serta meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan antar siswa.

“Jika terlihat indikasi perundungan, sekolah harus segera bertindak dan tidak membiarkan kasus berlanjut hingga menimbulkan dampak buruk bagi siswa,” tegasnya.

Ia juga mengimbau orang tua untuk bekerja sama dalam mencegah kasus serupa.

"Orang tua harus bijak mengenalkan dampak negatif perundungan kepada anak. Jika ada perubahan sikap anak, cari tahu penyebabnya. Dan bila anak terlibat dalam perundungan, orang tua harus menerima sanksi yang diberikan,” pungkasnya. (Pon)

#Kasus Perundungan #Bullying #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan