Siswa SMPN di Tangsel Tewas Akibat Perundungan, DPR RI: Sekolah Wajib Memastikan Keamanan Pelajar

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Siswa SMPN di Tangsel Tewas Akibat Perundungan, DPR RI: Sekolah Wajib Memastikan Keamanan Pelajar

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Seorang siswa kelas I SMP Negeri di Tangerang Selatan, MH (13), meninggal dunia setelah mengalami luka serius di kepala yang diduga akibat perundungan oleh teman sekelasnya sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Peristiwa ini memicu respons dari Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, yang meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memberi sanksi tegas kepada pihak sekolah bila terbukti lalai.

“Kami berduka atas meninggalnya seorang siswa akibat perundungan. Ini fenomena gunung es karena kasus yang terlihat hanya sebagian kecil. Sampai kapan kita membiarkan anak-anak menjadi korban kekerasan seperti ini? Saya minta kepolisian mengusut tuntas peristiwa ini,” ujar Habib di Jakarta, Senin (17/11).

Habib menegaskan bahwa pihak sekolah wajib memastikan keamanan siswa selama berada di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengelola sekolah harus bertanggung jawab apabila tidak mampu mencegah praktik perundungan, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.

“Pemberian sanksi kepada pengelola sekolah bisa dilakukan jika terbukti tidak mampu memberikan rasa aman bagi siswa. Ini juga menjadi efek jera agar perundungan tidak kembali terjadi,” katanya.

Baca juga:

Siswa SMP di Tangsel Tewas Diduga Akibat Bully dan Viral, Polisi Lakukan Investigasi Cari Bukti Pidana

Legislator asal Jawa Barat itu menilai bahwa perundungan tidak boleh ditoleransi karena dampaknya bisa fatal. Ia menegaskan perlunya penegakan sanksi tegas untuk memutus mata rantai kekerasan di lingkungan sekolah.

"Perundungan tidak hanya melukai fisik dan psikis korban, tetapi juga bisa mengakibatkan kematian sebagaimana yang terjadi kali ini,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, korban kerap mengalami perundungan fisik dan psikis. Orang tua korban menyebut tangan anaknya sering ditusuk dengan sedotan, ditendang, dan dipukul di bagian punggung.

Puncaknya terjadi pada Senin (20/10/2025), ketika kepala korban dihantam kursi besi oleh teman sekelasnya. Setelah menjalani perawatan intensif, korban meninggal sepekan kemudian.

Habib juga meminta seluruh pihak memperkuat upaya pencegahan. Di sekolah, ia mendorong penerapan kurikulum khusus terkait anti-perundungan serta meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan antar siswa.

“Jika terlihat indikasi perundungan, sekolah harus segera bertindak dan tidak membiarkan kasus berlanjut hingga menimbulkan dampak buruk bagi siswa,” tegasnya.

Ia juga mengimbau orang tua untuk bekerja sama dalam mencegah kasus serupa.

"Orang tua harus bijak mengenalkan dampak negatif perundungan kepada anak. Jika ada perubahan sikap anak, cari tahu penyebabnya. Dan bila anak terlibat dalam perundungan, orang tua harus menerima sanksi yang diberikan,” pungkasnya. (Pon)

#Kasus Perundungan #Bullying #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Bagikan