Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Januari 2021
Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Anggota DPR Fraksi PKS, Sukamta. Foto: pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta pada Selasa (26/1). Peningkatan ini mendapatkan perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

Baca Juga

1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru

Ia menuturkan, jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas COVID-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen.

"Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (28/1).

Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.

fernandozhiminaicela
Tes COVID-19. Foto: Pixabay/fernandozhiminaicela

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

“Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah,” papar Sukamta.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berpendapat akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.

Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus COVID-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

“Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan,” urainya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat COVID-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

“Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi,” tegas Sukamta. (Knu)

Baca Juga

Vaksin Terbatas, Vaksinasi COVID-19 Harus Dibarengi Penelitian Lanjutan

#COVID-19 #Kasus Covid #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Bagikan