1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru
Ilustrasi (Foto: pixabay/fernandozshiminaichela)
MerahPutih.com - Kondisi penyebaran informasi salah atau hoaks di era digital penyebarannya sangat masif, termasuk yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Kondisi diperparah karena masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan hoaks.
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sejak pandemi COVID-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1.387 jenis hoaks yang teridentifikasi.
Apabila bersifat kesalahan informasi yang tidak sampai mengganggu ketertiban umum, Kominfo memberikan stempel hoaks dan kembali menyebarkan informasi mengenai kekeliruan itu pada masyarakat. Langkah lain yang diambil adalah dengan cara men-take down atau menghapus dari sosial media sebagai sumber penyebarannya itu.
Baca Juga:
“Tapi kalau sudah mengganggu ketertiban umum, kita bisa lapor ke polisi untuk ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada 134 kasus yang ditangani kepolisian terkait hoaks COVID-19 ini,” kata Semuel Abrijani dalam keteranganya, Kamis (28/1).
Salah satu hoaks yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu adalah terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi. Mayor Infantri Sugeng Riyadi, Kepala Staf Kodim 0817/Gresik adalah korbannya. Ia diberitakan meninggal dunia setelah mendapat vaksin COVID-19, Jumat (15/1).
“Ini modus baru yang mencampurkan fakta bahwa ada tentara meninggal dan ditautkan dengan fakta pak Mayor Sugeng divaksin,” jelas Semuel Abrijani.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Eko Nugroho menuturkan isu dominan adalah hoaks terkait vaksin COVID-19.
"Kami mencatat ada 83 hoaks terkait dengan vaksin COVID-19, dan viralitasnya cukup tinggi, karena 42% terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran termasuk hoaks kematian Mayor Sugeng,” ungkapnya.
Penyebaran hoaks ini memiliki beragam motif, termasuk motif ekonomi juga ada juga niat jahat di baliknya. Septiaji menganalisis ada beberapa kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks vaksinasi ini.
Ada kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan keluarga antivaksin, anak-anaknya divaksin BCG dan Difteri, tapi mereka lebih percaya teori konspirasi. Sehingga menganggap COVID-19 ini flu biasa sehingga tidak perlu divaksin.
Kelompok lainnya adalah kelompok yang mau divaksin dan sadar soal pentingnya vaksinasi COVID-19 tapi mereka memiliki bias. "Misalnya bias antichina atau antibarat,” terang Septiaji.
Septiaji mengingatkan masyarakat agar mengkonsumsi informasi dari sumber yang benar bisa dipertanggungjawabkan. "Apalagi informasi yang sangat penting yang akan menjadi penentu untuk membuat keputusan dalam hidup kita," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: PSI Usung Gibran-Kaesang Duet Capres-Cawapres Pilpres 2029
[HOAKS atau FAKTA]: Siswa Dilarang Mengeluh Soal Rasa dan Kualitas Makan Begizi Gratis
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Bahlil Setujui Kenaikan Token Listrik
[HOAKS atau FAKTA]: Menggunakan Handphone di Ruangan Gelap bisa Sebabkan Kebutaan pada Mata
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bagikan Token Listrik Gratis Selam 3 Bulan
[HOAKS atau FAKTA]: Mensesneg Bakal Pidanakan Korban Banjir Sumatera Pengambil Kayu
[HOAKS atau FAKTA]: Raja Juli Jadi Menteri Bencana
[HOAKS atau FAKTA]: SIM, STNK dan TNKB Berlaku Seumur Hidup
[HOAKS atau FAKTA]: Wasit Asal China yang Pimpin Laga Indonesia vs Irak Dipecat FIFA
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat