Kasus COVID-19 Melonjak Drastis, DPR: Vaksinasi Harusnya Diperkuat

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 14 Desember 2023
Kasus COVID-19 Melonjak Drastis, DPR: Vaksinasi Harusnya Diperkuat

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi. Bahkan, lonjakan pasien terjadi jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan dosis vaksin untuk masyarakat di setiap fasilitas kesehatan, apalagi sebentar lagi akan memasuki libur panjang dalam rangka Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Baca Juga:

Puan Minta Pemerintah Gencarkan Kembali Vaksinasi COVID-19

Semua Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk pelayanan vaksinasi harus memiliki stok dosis vaksin COVID-19.

“Sehingga masyarakat bisa mendapat vaksinasi dengan cepat demi meningkatkan kembali antibodi dalam tubuh dan memperpanjang perlindungan dari keparahan maupun kematian akibat infeksi COVID-19,” papar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/12).

Di setiap daerah juga harus dipastikan faskesnya nyaman dan aman.

“Jangan lupa pula menyiapkan kembali ruang isolasi apabila ada pasien yang terkonfirmasi positif virus COVID-19,” imbuhnya.

Puan mendorong Pemerintah untuk memasifkan imbauan kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi, maupun menambah perlindungan dengan booster.

Ia mengatakan, memastikan dosis vaksin secara menyeluruh akan meningkatkan antibodi terhadap serangan virus Covid-19.

"Sinergitas antara Pusat dan daerah memainkan peranan penting dalam memastikan masyarakat sudah melengkapi dosis vaksin Covid-19," ungkap Puan.

Di samping itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengajak seluruh masyarakat untuk melengkapi dosis vaksin Covid-19.

Sementara bagi masyarakat yang memiliki komorbid, Puan mengimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan saat menjalani aktivitas sehari-hari.

Baca Juga:

1 Warga Solo Terpapar COVID-19

"Meskipun saat ini kita sudah berada dalam endemi Covid-19, harus tetap waspada karena virus tersebut masih ada. Apalagi saat ini kasus Covid-19 tengah kembali meningkat,” ucap Puan.

Puan meminta Pemerintah Pusat dan Daerah menyiapkan langkah strategi dalam menghadapi libur akhir tahun.

Mengingat akan terjadi kepadatan di sejumlah titik tertentu dan mobilitas perjalanan masyarakat akan tinggi.

“Siapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran virus,” terang Puan.

Untuk masyarakat, Puan kembali mengingatkan agar menerapkan gaya hidup yang sehat demi menjaga diri dan keluarga dari paparan virus COVID-19.

"Jangan sampai euforia libur akhir tahun membuat lupa penerapan prokes. Sebisa mungkin gunakan masker saat berada di kerumunan. Rajin cuci tangan dan bagi yang sakit sebaiknya tidak keluar rumah dulu," pungkasnya

Sekedar informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus COVID-19 meningkat tajam sejak akhir Oktober 2023.

Pada periode 1-26 Oktober, jumlah kasus tercatat 230 sementara angkanya melonjak 54 persen menjadi 355 pada 1-26 November 2023.

Kenaikan ini diperkirakan sejalan dengan masuknya varian Eris atau EG.5 dan EG.2.

Adapun peningkatan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB.1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB, Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG.2 dan EG.5 atau Eris. (Knu)

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Galakkan Kembali Prokes di Tengah Potensi Lonjakan COVID-19

#COVID-19 #Puan Maharani #Kemenkes #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Viral Video dan Foto Menkes Dinarasikan Sesak Nafas Akibat Kahutla, Ini Kata Kemenkes
Menkes pada saat itu hanya ingin memberikan informasi dan edukasi dengan menunjukkan fasilitas rumah oksigen dan memastikan layanan oksigen bisa diberikan ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Viral Video dan Foto Menkes Dinarasikan Sesak Nafas Akibat Kahutla, Ini Kata Kemenkes
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Kemenkes mengungkapkan ada 7 provinsi serta 63 kabupaten dan kota terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Bagikan