Puan Minta Pemerintah Gencarkan Kembali Vaksinasi COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 14 Desember 2023
Puan Minta Pemerintah Gencarkan Kembali Vaksinasi COVID-19

Ketua DPR Puan Maharani. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belakangan ada peningkatan kembali kasus COVID-19 di Indonesia, bahkan tercatat ada pasien meninggal dunia.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk kembali menggencarkan program vaksinasi COVID-19, baik untuk dosis lengkap maupun booster.

"Adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia, harus menjadi peringatan bagi kita semua," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/12).

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Galakkan Kembali Prokes di Tengah Potensi Lonjakan COVID-19

Puan mengimbau pemerintah harus semakin memasifkan sosialisasi dan edukasi, serta pelayanan vaksinasi bagi masyarakat. Hal itu sebagai langkah awal dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air.

Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan terdapat dua pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia usai terpapar virus tersebut.

Diketahui, kedua orang yang berusia 81 dan 91 tahun itu memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan belum divaksinasi dosis keempat.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus COVID-19 meningkat tajam sejak akhir Oktober 2023. Pada periode 1-26 Oktober, tercatat 230 kasus, dan melonjak 54 persen menjadi 355 kasus pada 1-26 November 2023. Kenaikan ini diperkirakan sejalan dengan masuknya varian Eris atau EG.5 dan EG.2.

Peningkatan kasus itu didominasi oleh subvarian Omicron XBB.1.5, yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB, Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG.2 dan EG.5 atau Eris.

Baca Juga:

1 Warga Solo Terpapar COVID-19

Puan mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan dosis vaksin untuk masyarakat di setiap fasilitas kesehatan, apalagi sebentar lagi akan memasuki libur panjang dalam rangka Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Semua Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk pelayanan vaksinasi, harus memiliki stok dosis vaksin COVID. Sehingga masyarakat bisa mendapat vaksinasi dengan cepat, demi meningkatkan kembali antibodi dalam tubuh dan memperpanjang perlindungan dari keparahan maupun kematian akibat infeksi," pesan Puan, seperti dikutip Antara.

Lanjut dia, di setiap daerah juga harus dipastikan fasilitas kesehatan nyaman dan aman. Selain itu, harus pula menyiapkan kembali ruang isolasi apabila ada pasien yang terkonfirmasi positif virus COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Naik, PSI Minta Pemprov DKI Siapkan Lagi Alat Protokol Kesehatan

#COVID-19 #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan