Karhutla Meluas, Kementerian LHK Belum Terlihat Fungsinya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 17 September 2019
Karhutla Meluas, Kementerian LHK Belum Terlihat Fungsinya

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru dibantu Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru memadamkan bara api yang membakar lahan gambut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPR menilai pemerintah kurang tanggap dan serius mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang kerap terjadi setiap tahun.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama sekali tak terlihat.

Baca Juga:
Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot

“Saya menilai Kementerian LHK belum terlihat fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Yang muncul di publik itu hanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Terlepas dari kerja Humas KLHK yang tidak mempublikasikan segala kegiatan di Kementeriannya, yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp 200 miliar,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Padahal kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perubahan iklim itu terjadi hampir setiap tahun. Sejatinya Kementerian LHK sudah mempersiapkan atau mengantisipasinya agar tidak terjadi.

Salah satunya dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar dapat digunakan untuk menyediakan berbagai alat-alat canggih mengantisipasi terjadinya kebakaran.

Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi saat mengupayakan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/8/2019). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp;
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi saat mengupayakan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/8/2019). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp;

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, ia mengatakan ditinjau dari semangatnya, Kementerian LHK serius dalam mengatasi kebakaran hutan.

Sayangnya semangat tersebut tidak didukung oleh kebijakan alokasi anggaran. Padahal, tahun 2015 DPR RI memberikan dukungan anggaran yang lebih terhadap program pengendalian perubahan iklim. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini,” jelas Edhy.

Beberapa waktu lalu, pada kunjungan ke lokasi karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau kemarin Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan adanya kejanggalan terhadap pola karhutla berdasar pengamatan beliau dari helikopter.

Baca Juga:

Menkopolhukam Sebut Masalah Karhutla Mirip Terorisme

Areal yang kebakar hanya hutan saja, sedangkan areal kebun sawit dan tanaman lainnya tidak terbakar. Hal ini merupakan indikasi adanya unsur kesengajaan.

Kepala BNPB Doni Monardo bahkan mendapatkan laporan dari Bupati Pelalawan bahwa 80% wilayah hutan dan lahan yang terbakar selalu berubah menjadi lahan perkebunan sawit atau tanaman industri lainnya. (Knu)

#Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal berfoto bersama Saan Mustopa dan Calon Hakim MK usulan DPR, Adies Kadir di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - 54 menit lalu
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Berita Foto
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Anggota DPR Sari Yuliati mengucap sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 9 menit lalu
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Indonesia
Karhutla di Aceh Barat Berpotensi Terus Meluas, BMKG Ingatkan Masyarakat Waspada Sepekan Ke Depan
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah titik tidak bisa dilakukan.
Frengky Aruan - 2 jam, 18 menit lalu
Karhutla di Aceh Barat Berpotensi Terus Meluas, BMKG Ingatkan Masyarakat Waspada Sepekan Ke Depan
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Alasan Komisi XI DPR memilih Thomas Thomas karena figur yang bisa diterima semua partai politik
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Bagikan