Kapolri Takut Kecolongan Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 17 Oktober 2019
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (MP/Dery Ridwansah)
MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara soal tidak diterbitkannya tanda terima unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober mendatang.
Tito menegaskan, jika demonstrasi yang dilakukan aman-aman saja, pihak kepolisian tak mempermasalahkannya.
Baca Juga:
Diundang MPR Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ini Jawaban JK
"Tapi demo belakangan ini. Mohon maaf, ada yang idealis, ada juga yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri. Kami tidak mau kecolongan," ujar Tito di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10).
"Kami tidak mau menanggung risiko bangsa dicap buruk. Ini (pelantikan presiden) momentum untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita bangsa yang besar, tertib dan damai," sambung dia.
Hal itu dikatakan Tito usai memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan dan alat utama sistem pertahanan yang akan digunakan saat mengamankan prosesi pelantikan.
Setiap personel pengamanan diminta untuk mewaspadai berbagai perkembangan situasi. Pihaknya juga meminta agar koordinasi dilakukan dengan baik serta ego sektoral agar dihilangkan demi kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan negara.
Baca Juga:
"Jangan terpengaruh dengan ajakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya bermaksud memprovokasi dan berbuat rusuh," katanya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mendagri Tito Tiba di Istana, Pastikan Ada Pelantikan Menko Polkam Baru
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
