Jumlah Komisi di DPR RI Bisa Jadi 13 dari 11 Komisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 30 September 2024
Jumlah Komisi di DPR RI Bisa Jadi 13 dari 11 Komisi

Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintahan anyar dipastikan bakal menambah kementeri atau badan,seiring perubahan nomenklatur yang dilonggarkan lewat undang undang kementerian yang tadinya dibatasi kini bebaskan pada presiden terpilih.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penambahan jumlah komisi di DPR akan dilakukan setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.

Pelantikan DPR pada 1 Oktober 2024 belum akan membahas perubahan jumlah komisi di DPR. DPR masih akan mencari informasi terlebih dahulu dari pemerintah terkait jumlah kementerian serta nomenklatur-nya.

"Kami baru merencanakan, disimulasikan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga:

Jumlah Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Ikutin Nomenklatur Pemerintahan Prabowo

Ia memandang bahwa 11 komisi di DPR belum cukup banyak untuk menampung lembaga-lembaga mitra dari pemerintah. Dasco menampik kemungkinan bahwa DPR RI periode selanjutnya akan terdapat 13 komisi.

"Satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan gabungan beberapa komisi, alat kelengkapan dewan yang akan disesuaikan dengan nantinya jumlah kementerian," ucap dia.

Pembahasan jumlah komisi akan tergantung pada porsi kabinet pemerintahan selanjutnya.

Ia mengungkapkan, rencana nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo masih fluktuatif dan dinamis. Begitu juga halnya, terkait nama-nama sosok yang akan mengisi kabinet tersebut.

"Terutama dari partai politik yang proporsi-nya tidak terlalu lebih besar dari pada yang profesional. Nah ini masih kemudian ada yang masuk ada yang ditarik," katanya.

#DPR #Kabinet Zaken
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Berita Foto
Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
Anggota DPR Andre Rosiade (ketiga kanan) dan Rieke Diah Pitaloka (kedua kanan) saat menerima masyarakat sipil yang tergabung dalam Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah untuk menyerahkan dokumen di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 September 2025
Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
Saatnya Pejabat Hentikan Pamer Harta di Media Sosia, Tidak Tepat Secara Moral dan Etika
Pejabat publik itu mestinya bijak dalam bermedia sosial, termasuk dalam hal ini membatasi diri untuk tidak pamer harta
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Saatnya Pejabat Hentikan Pamer Harta di Media Sosia, Tidak Tepat Secara Moral dan Etika
Bagikan