Jumlah Komisi di DPR RI Bisa Jadi 13 dari 11 Komisi
Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR
MerahPutih.com - Pemerintahan anyar dipastikan bakal menambah kementeri atau badan,seiring perubahan nomenklatur yang dilonggarkan lewat undang undang kementerian yang tadinya dibatasi kini bebaskan pada presiden terpilih.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penambahan jumlah komisi di DPR akan dilakukan setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.
Pelantikan DPR pada 1 Oktober 2024 belum akan membahas perubahan jumlah komisi di DPR. DPR masih akan mencari informasi terlebih dahulu dari pemerintah terkait jumlah kementerian serta nomenklatur-nya.
"Kami baru merencanakan, disimulasikan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga:
Jumlah Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Ikutin Nomenklatur Pemerintahan Prabowo
Ia memandang bahwa 11 komisi di DPR belum cukup banyak untuk menampung lembaga-lembaga mitra dari pemerintah. Dasco menampik kemungkinan bahwa DPR RI periode selanjutnya akan terdapat 13 komisi.
"Satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan gabungan beberapa komisi, alat kelengkapan dewan yang akan disesuaikan dengan nantinya jumlah kementerian," ucap dia.
Pembahasan jumlah komisi akan tergantung pada porsi kabinet pemerintahan selanjutnya.
Ia mengungkapkan, rencana nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo masih fluktuatif dan dinamis. Begitu juga halnya, terkait nama-nama sosok yang akan mengisi kabinet tersebut.
"Terutama dari partai politik yang proporsi-nya tidak terlalu lebih besar dari pada yang profesional. Nah ini masih kemudian ada yang masuk ada yang ditarik," katanya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN