Jokowi Tugaskan TNI-Polri hingga BIN Ikut Bantu Pembangunan Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 Maret 2023
Jokowi Tugaskan TNI-Polri hingga BIN Ikut Bantu Pembangunan Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya pemerintah menggenjot pembangunan di Papua terus dikebut. Salah satunya melibatkan aparat TNI dan Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.

Baca Juga:

Tiba di Papua, Presiden Jokowi akan Resmikan PYCH

Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya.

Di antaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di pemerintah pusat dengan daerah.

"Intinya beliau perintahkan kepada kami untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah," ujar Sigit, Selasa (21/3).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Humas Polri)

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari pemerintah untuk memajukan tanah Papua.

Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran.

"Semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Baca Juga:

3.600 Personel Gabungan Amankan Kunker Jokowi di Papua

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa kehadiran personelnya di Papua dalam rangka mem-backup jajaran kepolisian.

Khususnya dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri.

"Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum," papar Yudo. (Knu)

Baca Juga:

Wahid Foundation Minta Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan untuk Konflik Papua

#Papua #TNI #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Helikopter Mi-17 TNI AD jatuh di Seruyan Kalteng saat manuver water bombing karhutla pada 4 November 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Bagikan