Jokowi Tugaskan TNI-Polri hingga BIN Ikut Bantu Pembangunan Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 Maret 2023
Jokowi Tugaskan TNI-Polri hingga BIN Ikut Bantu Pembangunan Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya pemerintah menggenjot pembangunan di Papua terus dikebut. Salah satunya melibatkan aparat TNI dan Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.

Baca Juga:

Tiba di Papua, Presiden Jokowi akan Resmikan PYCH

Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya.

Di antaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di pemerintah pusat dengan daerah.

"Intinya beliau perintahkan kepada kami untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah," ujar Sigit, Selasa (21/3).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Humas Polri)

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari pemerintah untuk memajukan tanah Papua.

Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran.

"Semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Baca Juga:

3.600 Personel Gabungan Amankan Kunker Jokowi di Papua

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa kehadiran personelnya di Papua dalam rangka mem-backup jajaran kepolisian.

Khususnya dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri.

"Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum," papar Yudo. (Knu)

Baca Juga:

Wahid Foundation Minta Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan untuk Konflik Papua

#Papua #TNI #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Indonesia
Jaga Kedaulatan Budaya lewat Pemulangan Benda Leluhur Indonesia
Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara termasuk dengan Belanda dan Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Jaga Kedaulatan Budaya lewat Pemulangan Benda Leluhur Indonesia
Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Truk KDMP Belum Punya BPKB Nekat Beroperasi Viral di TikTok, Kodim Semprit Pengelola
Viral di TikTok, truk KDMP Sragen dipakai angkut tebu meski belum memiliki BPKB. Kodim 0725/Sragen langsung turun tangan memberi teguran kepada pengelola koperasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Truk KDMP Belum Punya BPKB Nekat Beroperasi Viral di TikTok, Kodim Semprit Pengelola
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Pemerintah kini menelusuri video hoaks kerusuhan di media sosial. Menko Polkam, Djamari Chaniago, akan menindak tegas penyebarnya.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
Tukin TNI Naik, DPR Tegaskan Gaji dan Tunjangan Guru Juga Harus Naik
Berharap perhatian yang sama juga diberikan kepada para guru melalui peningkatan gaji dan tunjangan.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Tukin TNI Naik, DPR Tegaskan Gaji dan Tunjangan Guru Juga Harus Naik
Bagikan