Jokowi Pastikan JKN-KIS Bisa Digunakan untuk Berbagai Jenis Penyakit

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 07 Februari 2024
Jokowi Pastikan JKN-KIS Bisa Digunakan untuk Berbagai Jenis Penyakit

Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di GOR Asber Nasution, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (7/2). Foto: ANTARA/BPMI S

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bisa dimanfaatkan untuk menangani berbagai jenis penyakit, termasuk sakit jantung dan cuci darah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menemui peserta JKN-KIS di GOR Asber Nasution, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2).

"Kita patut bersyukur ada Kartu Indonesia Sehat, BPJS, tapi pengin-nya kita juga sehat semuanya benar? Coba yang pernah menggunakan kartu ini untuk sakit jantung? Ada yang untuk cuci darah? Ada? Nggih, tidak dipungut biaya ya? Karena memang dari APBN kita telah menyiapkan Rp 46 triliun," ujar Jokowi.

Baca juga:

Jokowi: Jangan Sering Sakit Mentang-Mentang Punya KIS BPJS

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan bahwa anggaran pemerintah sebesar Rp 46 triliun untuk kesehatan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Saya itu ngecek benar atau enggak karena anggaran gede yang digelontorkan oleh pemerintah betul-betul diterima oleh masyarakat. Bayangkan kalau kita sakit jantung tidak ada ini (KIS) bayarnya bisa puluhan, ratusan juta, apalagi dibawa ke Jakarta bisa ratusan juta,"jelasnya.

Salah seorang warga asal Tebing Tinggi, Farida Nasution mengaku, sudah merasakan langsung manfaat KIS. Saat berdialog bersama Presiden, Farida mengungkapkan pengalamannya dioperasi secara gratis karena menggunakan fasilitas KIS.

"Saya pernah operasi kelenjar getah bening di leher. Saya di Rumah Sakit Pamela. Tidak ada dipungut biaya sama sekali," ungkap Farida, dikutip dari ANTARA, Rabu (7/2).

Baca juga:

Lowongan Kerja Pegawai BPJS Kesehatan Dibuka Sampai 28 Februari

Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (7/2)
Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (7/2). Foto: ANTARA/Andi Firdaus

Jokowi juga menyebutkan, pemerintah akan membangun RSUD di Kota Tebing Tinggi agar menjadi rumah sakit yang lebih baik dengan peralatan kesehatan yang lebih lengkap.

"Tahun ini akan dikirim peralatannya dari Kementerian Kesehatan, Pak Wamen tadi sudah menyampaikan kepada saya akan dikirim peralatan kesehatan untuk pasang ring jantung, enggak usah ke Jakarta, di Tebing Tinggi sudah ada," tambah Jokowi.

Kunjungan Jokowi ke GOR Asber Nasution juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi, Syarmadani, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. (*)

Baca juga:

Cara Urus BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang

#BPJS #KIS #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Soffi Amira

Content editor, jurnalis digital, content writer yang terbiasa menulis artikel Search Engine Optimization (SEO). Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2012-2017. Aktif menulis, mengedit, dan mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari sepak bola, teknologi, hingga isu-isu yang sedang tren.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Bagikan