Jokowi Klaim Ratio Utang Negara Masih Aman Meski di Atas Angka Ideal

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Januari 2024
Jokowi Klaim Ratio Utang Negara Masih Aman Meski di Atas Angka Ideal

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persoalan utang Indonesia yang disinggung saat debat calon Presiden, Minggu (7/1) malam menuai reaksi sang Kepala Negara, Joko Widodo (Jokowi). Orang nomor satu di Indonesia menyebut rasio utang luar negeri Indonesia menegaskan rasio utang negara sampai saat ini masih aman.

Jokowi membuka angka rasio utang negara terhadap gross domestic product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih di bawah 40 persen sehingga masih terbilang aman. Apalagi, lanjut dia, aturan UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan batas maksimal 60 persen terhadap GDP saat ini masih berlaku.

Baca Juga:

Ganjar Khawatir Utang Besar Bikin Indonesia Kolaps

"Kami ini di pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60 persen," kata Jokowi kepada awak media di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).

Lebih jauh, Jokowi lantas membandingkan dengan negara lain yang rasio utangnya jauh lebih besar, termasuk negara-negara maju di dunia. "Ingat di negara besar itu sudah 260 persen, ada yang 220 persen, di tetangga kita nggak saya sebut negaranya ada yang 120 persen, ada yang 66 persen," tutur dia.

Baca Juga:

Perbandingan Defisit dan Rasio Utang Indonesia Dengan Negara Maju

Oleh karenanya, Jokowi menekankan yang terpenting utang negara selama masih belum melewati batas maksimal rasio harus dipakai untuk kepentingan yang produktif.

"Yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode saya kira yang penting itu," ujar mantan Gubernur DKI itu

Meski begitu, Kepala Negara menekankan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang ideal ialah 30 persen. Namun, lanjut dia, apabila utang dipakai untuk kepentingan kepentingan produktif, maka tentu bisa memberikan return kepada Negara dengan sangat baik.

“Sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dengan tahun ke tahun, periode ke periode. Yang paling penting itu,” tegas Presiden Ke-7 RI itu lagi.

Baca Juga:

Kemenkeu: Utang Negara Akan Terus Meningkat Lebih Tinggi

Sekedar informasi, Pada 2022, posisi rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di posisi 39,7 persen dengan nilai Rp 7.777 triliun. Sedangkan, per November 2023, utang pemerintah naik ke posisi Rp 8.041 triliun, tetapi rasio utang turun menjadi 38,11 persen seiring meningkatnya pendapatan.

Indonesia tercatat masuk dalam lima besar dengan posisi utang terhadap PDB paling rendah, Di bawah Turki (31,7 persen), Saudi Arabia (30 persen), Australia (22,3 persen) dan Rusia yang paling rendah sebesar 17.2

Sebelumnya, perihal ratio GDP ini sempat disinggung capres nomor urut 1, Anies Baswedan kepada sang lawan, Prabowo Subianto dalam debat ketiga, dengan mempertanyakan standar presentase yang ideal terkait perbandingan utang luar negeri dengan PDB Indonesia.

"Kita di Indonesia, kalau kita termasuk yang terbaik berapa angkanya? menurut hemat kami kita harus mencapai angka maksimal 30 persen dari PDB sehingga kita aman di bawah 30 persen," kata Anies, semalam. (Knu)

Baca Juga:

Di Mata Anies Utang Negara untuk Beli Alutsista Bekas Tidak Produktif

#Utang Negara #Utang Luar Negeri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB dengan prospek stabil. DPR menilai pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara dan reformasi fiskal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
Indonesia
87 Persen Utang Bersumber Pada Surat Utang, Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi
Penerbitan obligasi global masih bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
87 Persen Utang Bersumber Pada Surat Utang, Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi
Indonesia
AIIB Kasih Utang Rp281 Triliun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Cuma Pinjaman Normal Bukan Jebakan Batmen
Komitmen pembiayaan jangka panjang ini sekaligus mematahkan keraguan publik global terhadap ketahanan ekonomi domestik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
AIIB Kasih Utang Rp281 Triliun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Cuma Pinjaman Normal Bukan Jebakan Batmen
Indonesia
AIIB Kepincut Kredibilitas Fiskal Indonesia, Langsung Kucurkan Dana Segar Rp 278 Triliun Tanpa Ragu
Kesepakatan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan pimpinan lembaga keuangan internasional tersebut terjadi di Beijing, Tiongkok, Rabu (17/6)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
AIIB Kepincut Kredibilitas Fiskal Indonesia, Langsung Kucurkan Dana Segar Rp 278 Triliun Tanpa Ragu
Indonesia
Kemenkeu Diversifikasi Pendanaan Lewat Obligasi Panda Bonds, Ini 4 Keuntungan Strategis Bagi Perekonomian Nasional
Proses administrasi kini memasuki babak krusial demi mengejar momentum pasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
Kemenkeu Diversifikasi Pendanaan Lewat Obligasi Panda Bonds, Ini 4 Keuntungan Strategis Bagi Perekonomian Nasional
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.000, Menkeu Purbaya Jamin Utang Luar Negeri Masih Bisa Dibayar
Rupiah melemah hingga Rp18.000 per dolar AS. Menkeu Purbaya pastikan utang luar negeri tetap aman, sementara BI intensifkan intervensi pasar valas.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.000, Menkeu Purbaya Jamin Utang Luar Negeri Masih Bisa Dibayar
Indonesia
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 437,9 Miliar, Rasio PDB Dekati Batas Maksimal 3 Persen
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 437,9 Miliar, Rasio PDB Dekati Batas Maksimal 3 Persen
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 437,9 Miliar, Rasio PDB Dekati Batas Maksimal 3 Persen
Indonesia
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Fitch Ratings merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi untuk mencegah pelarian modal dan lonjakan bunga utang negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Bagikan