Jokowi Imbau Hilangkan Politik Adu Domba dan Kebencian di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Imbau Hilangkan Politik Adu Domba dan Kebencian di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (30/11/2022). (ANTARA/Indra Arief Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pemihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para calon maupun pendukung untuk mengedepankan politik berkualitas.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan di acara Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diikuti pengurus KPU se-Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Baca Juga:

Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

Menurut dia, peserta pemilu perlu mengedepankan kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide dan adu gagasan.

"Bukan politik adu domba," kata Jokowi.

Jokowi juga mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas. Dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi.

"Seperti tak menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan yang lain-lainnya," kata Jokowi.

Jokowi berujar, KPU perlu melakukan pendidikan politik sedini mungkin kepada pemilih dan peserta pemilu.

Baca Juga:

Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Dia yakin KPU bisa melakukan hal itu. Sebab, lanjut Jokowi, KPU punya pengalaman menyelenggarakan pemilu serentak sebelumnya.

"Sejak awal mengajak peserta pemilu yang damai, berintegritas, dan menolak tindakan tak terpuji yang mencederai demokrasi," ucapnya.

Hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 akan digelar 14 Februari 2024. Tahapan persiapan pemilu telah dimulai.

Saat ini, pemilu sedang melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu. KPU akan menetapkan peserta Pemilu Serentak 2024 pada 14 Desember 2022. (Knu)

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Singgung Semangat Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

#KPU #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Bagikan