Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar konsolidasi nasional bersama jajaran pengurus KPU daerah se-Indonesia. Adapun, tema yang diangkat oleh KPU dalam rapat koordinasi Konsolidasi Nasional tahun ini adalah Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024.

Konsolidasi ini sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Acara konsolidasi nasional diselenggarakan di Convention Hall Beach City Entertainment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Baca Juga:

KPU Tidak Boleh Buat Regulasi Baru Soal Koruptor Dilarang Nyaleg 5 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara tersebut. Selain itu, hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Acara juga dihadiri seluruh jajaran KPU provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari meminta arahan kepada Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

KPU nantinya akan menjalin diskusi dengan berbagai pihak terkait. Seperti para menteri hingga jajaran pimpinan lembaga.

“Nanti kami berdiskusi dengan para menteri dan pimpinan lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan dari bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, pimpinan KPK, dan juga pimpinan LKPP,” ungkapnya.

Dia lantas meminta Komisi Pemilihan Umum agar memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti.

Sebab, kata dia, hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pemilu pun bisa berubah menjadi politis.

“Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati,” kata Jokowi.

Baca Juga:

KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu

Jokowi meminta agar KPU merencanakan dan melakukan pengadaan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan persiapan yang detail tersebut, ia berharap berbagai keributan dan permasalahan di lapangan nanti bisa dihindari.

"Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melakukan efisiensi dan transparansi sehingga semuanya menjadi terbuka.

Ia juga meminta KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis. Hal ini penting agar setiap tahapan memiliki koridor hukum yang jelas.

“Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” tambahnya.

Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024.

Sementara, Pilkada serentak digelar 27 November 2024. Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu enam jam saja. Dari pukul 07.00 hingga 13.00 siang.

"Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo ini.

KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya diminta berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat.

"Ini penting legitimasi (Pemilu) ini," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Bagikan