Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar konsolidasi nasional bersama jajaran pengurus KPU daerah se-Indonesia. Adapun, tema yang diangkat oleh KPU dalam rapat koordinasi Konsolidasi Nasional tahun ini adalah Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024.

Konsolidasi ini sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Acara konsolidasi nasional diselenggarakan di Convention Hall Beach City Entertainment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Baca Juga:

KPU Tidak Boleh Buat Regulasi Baru Soal Koruptor Dilarang Nyaleg 5 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara tersebut. Selain itu, hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Acara juga dihadiri seluruh jajaran KPU provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari meminta arahan kepada Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

KPU nantinya akan menjalin diskusi dengan berbagai pihak terkait. Seperti para menteri hingga jajaran pimpinan lembaga.

“Nanti kami berdiskusi dengan para menteri dan pimpinan lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan dari bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, pimpinan KPK, dan juga pimpinan LKPP,” ungkapnya.

Dia lantas meminta Komisi Pemilihan Umum agar memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti.

Sebab, kata dia, hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pemilu pun bisa berubah menjadi politis.

“Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati,” kata Jokowi.

Baca Juga:

KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu

Jokowi meminta agar KPU merencanakan dan melakukan pengadaan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan persiapan yang detail tersebut, ia berharap berbagai keributan dan permasalahan di lapangan nanti bisa dihindari.

"Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melakukan efisiensi dan transparansi sehingga semuanya menjadi terbuka.

Ia juga meminta KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis. Hal ini penting agar setiap tahapan memiliki koridor hukum yang jelas.

“Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” tambahnya.

Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024.

Sementara, Pilkada serentak digelar 27 November 2024. Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu enam jam saja. Dari pukul 07.00 hingga 13.00 siang.

"Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo ini.

KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya diminta berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat.

"Ini penting legitimasi (Pemilu) ini," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan