Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Pemilu serentak 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tengah memulai tahun politik. Saat ini tahapan dan persiapan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Tahun 2024, merupakan momentum politik yang sangat penting, di mana Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak.

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan, kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Singgung Semangat Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

"Tahun 2024 adalah momen politik. Kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak, dalam tahun yang sama. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan Pilkada yang digelar di tahun yang sama yaitu 2024," kata Presiden.

Jokowi menekankan Pemilu 2024 merupakan pekerjaan besar yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebuah pesta demokrasi yang melibatkan jumlah pemilih sangat besar.

Berdasarkan data terakhir, jumlah pemegang hak pilih yang tercatat sebanyak 189 juta orang, yang nantinya akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 secara serentak, dengan waktu pencoblosan yang diberikan selama kurang lebih enam jam.

"Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah NKRI yang sangat luas, dengan kondisi geografis beragam, berbeda dengan negara-negara lain. Bayangkan harus pergi ke 17.000 pulau, ada yang naik perahu, kapal, ada yang distribusi logistik harus didukung TNI/Polri, dan medannya tidak mudah," kata Jokowi.

Ia mengakui, kondisi infrastruktur nasional memang belum seluruhnya sempurna. Ada jalan yang sudah bagus dan dibangun tol, namun ada pula jalan yang masih rusak.

Jokowi meyakini berbekal pengalaman penyelenggaraan pemilu di masa lalu.

"KPU dan pihak terkait bisa mempersiapkan Pemilu 2024 jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan