Jokowi Diminta Secara Terbuka Sampaikan Roadmap Ibu Kota Baru ke DPR

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyambut dengan positif niat baik Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Namun, ia minta Pemerintah secara terbuka menyampaikan roadmap serta anggaran yang dibutuhkan kepada DPR.

"Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Seyogyanya, karena ada anggaran yang diambil dari APBN pemindahan ibu kota ini harus dibahas bersama DPR," ungkapnya saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Baca Juga:

4 Hal Ini Buat Proses Pemindahan Ibu Kota Berjalan Lancar

Ferdi sangat berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan. Legislator F-Golkar ini juga berharap pemerintah memperhatikan dampak dari pemindahan ibu kota ini.

Ia menilai tidak hanya berdampak bagi sebuah kawasan. Pembangun ibu kota baru tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif.

"Bagaimana kesiapan masyarakat di sana, ini harus diperhatikan. Pemindahan ibu kota ini juga jangan sampai menghilangkan kearifan lokal baik budaya maupun identitas orang Kaliamantan sendiri," jelasnya.

Ferdi juga menyampaikan dampak lainnya dari pemindahan ibu kota, yaitu di bidang ekonomi dan politik serta keamanan dan ketahanan.

Baca Juga:

Peneliti Sebut Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Kurang Tepat

"Dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Misalnya, orang Aceh ke calon ibu kota menjadi lebih jauh tapi bagi orang Papua lebih dekat. Positifnya adalah pertumbuhan ekonominya, nah ini harus diperhatikan," jelasnya.

Kemudian, di bidang Politik, pemindahan ibu kota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik. "Ibu kota baru akan membutuhkan lahan besar, karena otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Ini harus diperhatikan secara detail. Dan jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan," tutupnya.

Seperti diketahui, pada Senin (26/8), Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru nantinya akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Knu)

Baca Juga:

MPR Minta Dilibatkan Dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara