Jokowi Buka Pintu Lebar-Lebar Investor Asing Garap Ibu Kota Baru

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 27 Februari 2020
Jokowi Buka Pintu Lebar-Lebar Investor Asing Garap Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi saat berdialog dengan para kepala suku dan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur (Foto: Twitter @jokowi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lebar-lebar pintu bagi investor asing untuk masuk dalam proses pembangunan Ibu Kota RI baru di Kalimantan Timur.

"Kami akan membuat klaster-klaster dan ditawarkan ke investor. Mereka akan memperhitungkan dari sisi kemapanan investasi itu apakah menarik, apakah memenuhi IRR (Internal Rate of Return) yang mereka harapkan. Kami terbuka," kata Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dalam jumpa pers usai rapat terbatas yang dipimpin Jokowi, di kantor presiden Jakarta, Rabu (26/2).

Baca Juga:

Ini Tiga Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru

Suharso menambahkan peluang ini terbuka bagi investor dari seluruh dunia, tanpa ada keistimewaan untuk satu negara tertentu. Bahkan, dia menegaskan Indonesia berharap agar bangsa-bangsa di dunia dapat meninggalkan 'jejak' di ibu kota baru nanti.

maket
Maket desain Ibu Kota RI baru di Kalimantan Timur (Foto: Twitter @KemenPU)

"Misalnya di negara A investasi di bidang transportasi publik bersaing dengan negara lain, ada yang menyediakan air bersih, listrik yang hemat dan ramah lingkungan, kita buka seluas-luasnya," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu.

Namun, Suharso mengingatkan investor asing harus tetap mengikuti rencana induk pemerintah berdasarkan klaster-klaster yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dia menambahkan investor yang berminat berinvestasi di ibu kota baru, cukup berhubungan dengan Badan Otorita Ibu Kota yang akan dibentuk.

"Badan Otorita diberikan kewenangan seluas-luasnya kecuali 6 kewenangan pemerintah pusat jadi cukup berhubungan dengan Badan Otorita saja," imbuh politikus PPP itu.

Baca Juga:

Gapensi Minta Presiden Jokowi Prioritaskan Kontraktor Lokal Bangun Ibu Kota Baru

Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota dapat dimulai pada 2021 sebagaimana dilansir Antara. Bila semua berjalan baik, pemerintahan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu sudah bisa mulai beroperasi pada semester pertama 2024

Rencananya RUU Ibu Kota Negara juga akan diajukan ke DPR pada Maret, seusai masa reses DPR. Sedangkan, rencana induk akan didetailkan pada semester 1 2020 sehingga pada akhir 2020 sudah ada ground breaking. (*)

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota Baru Jangan Pinggirkan Warga Setempat

#Pemindahan Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Sekaligus segera menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait kepemimpinan Otorita IKN
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Indonesia
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Jokowi menegaskan buka hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 September 2024
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken  Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Indonesia
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Jokowi mengungkapkan penyebab pembangunan IKN terhambat. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Kalimantan Timur selalu diguyur hujan setiap harinya.
Soffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Reputasi negara dipertaruhkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 Juli 2024
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Indonesia
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Bagikan