Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Agustus 2021
Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran

The Park Solo Mall tampak sepi selama PPKM level 4, Minggu (1/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan berakhir hari ini, Senin (2/8). Pengelola mal berharap memberikan pelonggaran dengan membuka mall.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji mengatakan, penerapan PPKM Level 4 di Solo berdampak signifikan bagi para pengusaha mall dan retail Solo. Mall belum boleh beroperasi membuat pengusaha retail kelimpungan.

Baca Juga:

Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

"Aturan PPKM level 4 belum memperbolehkan mall buka. Badai PHK kini menghantui para karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall yang ada di Solo," ujar Veronica, Minggu (1/8).

Dikatakannya, karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall sangat banyak. Itu belum termasuk pelayan saji makanan di food court dan toko di dalam mall. Mereka semua tidak bekerja sama sekali karena mall belum boleh buka.

"Kami tidak bisa berbuat banyak hampir sebulan para penyewa tidak mendapat pemasukan yang pasti," ucap dia.

Menurutnya, tidak semua usaha tenant food court yang mampu bersaing secara online. Untuk usaha kecil belum bisa stabil berpindah dari yang biasa offline ke online.

"Saat bersaing dengan tenant jualan online yang besar tentu sangat tidak seimbang dengan yang kecil," tutur dia.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji. (Foto: MP/Ismail)
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji. (Foto: MP/Ismail)

Belum lagi, lanjut dia, pengusaha semakin merasa terbebani, terutama untuk biaya akomodasi harian dan gaji karyawan. Meskipun para pengusaha gerai telah diberi keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi belum berdampak signifikan untuk memulihkan ekonomi.

"Kami mematuhi kebijakan pusat, berharap ada solusi baru agar ekonomi bisa berjalan beriringan dengan kesehatan," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Imbas PPKM, Puluhan Restoran di Yogyakarta Gulung Tikar

#PHK #PPKM Level 1-4 #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
PHK Krakatau Osaka Steel menjadi alarm. DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Dalam tuntutan aksi itu, eks karyawan Sritex menuntut pembayaran pesangon oleh kurator.
Dwi Astarini - Minggu, 01 Maret 2026
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Indonesia
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Pihak manajemen akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, sesuai regulasi yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Indonesia
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
PT Karunia Alam Segar (PT KAS), produsen Mie Sedaap, menipis isu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ratusan buruh.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Februari 2026
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
Indonesia
Menaker Monitor Isu PHK Buruh Mie Sedaap, KSPI Ingatkan Modus Hindari Bayar THR
Beredar informasi di media sosial sekitar 400 pekerja dirumahkan beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Februari 2026
Menaker Monitor Isu PHK Buruh Mie Sedaap, KSPI Ingatkan Modus Hindari Bayar THR
Indonesia
Mie Sedaap Stop PHK Karyawan, DPR: Semua Perusahaan Wajib Bayar THR
Perusahaan diminta tidak melakukan PHK di bulan Ramadan, terlebih jika motifnya untuk menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR). 

Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
Mie Sedaap Stop PHK Karyawan, DPR: Semua Perusahaan Wajib Bayar THR
Bagikan