Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Agustus 2021
The Park Solo Mall tampak sepi selama PPKM level 4, Minggu (1/8). (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan berakhir hari ini, Senin (2/8). Pengelola mal berharap memberikan pelonggaran dengan membuka mall.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji mengatakan, penerapan PPKM Level 4 di Solo berdampak signifikan bagi para pengusaha mall dan retail Solo. Mall belum boleh beroperasi membuat pengusaha retail kelimpungan.
Baca Juga:
Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM
"Aturan PPKM level 4 belum memperbolehkan mall buka. Badai PHK kini menghantui para karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall yang ada di Solo," ujar Veronica, Minggu (1/8).
Dikatakannya, karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall sangat banyak. Itu belum termasuk pelayan saji makanan di food court dan toko di dalam mall. Mereka semua tidak bekerja sama sekali karena mall belum boleh buka.
"Kami tidak bisa berbuat banyak hampir sebulan para penyewa tidak mendapat pemasukan yang pasti," ucap dia.
Menurutnya, tidak semua usaha tenant food court yang mampu bersaing secara online. Untuk usaha kecil belum bisa stabil berpindah dari yang biasa offline ke online.
"Saat bersaing dengan tenant jualan online yang besar tentu sangat tidak seimbang dengan yang kecil," tutur dia.
Belum lagi, lanjut dia, pengusaha semakin merasa terbebani, terutama untuk biaya akomodasi harian dan gaji karyawan. Meskipun para pengusaha gerai telah diberi keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi belum berdampak signifikan untuk memulihkan ekonomi.
"Kami mematuhi kebijakan pusat, berharap ada solusi baru agar ekonomi bisa berjalan beriringan dengan kesehatan," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Imbas PPKM, Puluhan Restoran di Yogyakarta Gulung Tikar
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
