Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Agustus 2021
Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran

The Park Solo Mall tampak sepi selama PPKM level 4, Minggu (1/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan berakhir hari ini, Senin (2/8). Pengelola mal berharap memberikan pelonggaran dengan membuka mall.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji mengatakan, penerapan PPKM Level 4 di Solo berdampak signifikan bagi para pengusaha mall dan retail Solo. Mall belum boleh beroperasi membuat pengusaha retail kelimpungan.

Baca Juga:

Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

"Aturan PPKM level 4 belum memperbolehkan mall buka. Badai PHK kini menghantui para karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall yang ada di Solo," ujar Veronica, Minggu (1/8).

Dikatakannya, karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall sangat banyak. Itu belum termasuk pelayan saji makanan di food court dan toko di dalam mall. Mereka semua tidak bekerja sama sekali karena mall belum boleh buka.

"Kami tidak bisa berbuat banyak hampir sebulan para penyewa tidak mendapat pemasukan yang pasti," ucap dia.

Menurutnya, tidak semua usaha tenant food court yang mampu bersaing secara online. Untuk usaha kecil belum bisa stabil berpindah dari yang biasa offline ke online.

"Saat bersaing dengan tenant jualan online yang besar tentu sangat tidak seimbang dengan yang kecil," tutur dia.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji. (Foto: MP/Ismail)
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Solo, Veronica Lahji. (Foto: MP/Ismail)

Belum lagi, lanjut dia, pengusaha semakin merasa terbebani, terutama untuk biaya akomodasi harian dan gaji karyawan. Meskipun para pengusaha gerai telah diberi keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi belum berdampak signifikan untuk memulihkan ekonomi.

"Kami mematuhi kebijakan pusat, berharap ada solusi baru agar ekonomi bisa berjalan beriringan dengan kesehatan," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Imbas PPKM, Puluhan Restoran di Yogyakarta Gulung Tikar

#PHK #PPKM Level 1-4 #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Anggota DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah menguatkan industri manufaktur untuk menekan risiko PHK massal pada 2026 di tengah tekanan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Indonesia
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Aksi para mantan buruh Sritex tersebut bagian dari menuntut hak karyawan setelah kena PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Indonesia
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Saat ini terjadi mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan lembaga pendidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Indonesia
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Indonesia
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Bagikan