Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja

Ilustrasi: Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT Multistrada Arah Sarana anak perusahaan manufaktur ban global asal Prancis, Michelin, telah telah menanamkan investasi besar serta menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5.600 karyawan di seluruh operasi dan fasilitas manufakturnya yang fokus pada produk karet dan ban.

Pda Kamis (7/11), Multistrada menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, Serikat Pekerja Nasional, dan Pemerintah Daerah ke lokasi pabrik sebagai bentuk dukungan kuat dari pemerintah dan menegaskan komitmen bersama untuk mempererat kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Bekasi.

Baca juga:

Ban Michelin Penyebab Bagnaia Terjatuh di MotoGP Emilia-Romagna

Dalam kunjungannya, Wamenaker Afriansyah Noor menekankan bahwa Pemerintah berharap perusahaan, yang merupakan bagian dari Grup Michelin, dapat mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan drastis seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja," kata Afriansyah.

Komitmen Dialog dan Pembatalan PHK

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama PT Multistrada Arah Sarana, Igor Zyemit, menegaskan komitmen perusahaan untuk memperlakukan semua karyawan dengan hormat, bermartabat, dan penuh kepedulian.

Perusahaan juga berkomitmen menjaga komunikasi terbuka dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja.

Igor menjelaskan bahwa Multistrada telah mengambil berbagai langkah adaptif sebelum mencapai keputusan PHK yang sangat sulit ini.

Menurutnya, penyesuaian jumlah tenaga kerja diperlukan demi menjamin keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan mempertahankan peran strategis Indonesia dalam jaringan global Grup Michelin.

"Kami mendengarkan dengan seksama masukan dari perwakilan Serikat Pekerja, dan pertemuan bipartit yang akan berlangsung menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap dialog terbuka dan penghormatan terhadap proses yang adil,” ujar Igor.

Baca juga:

Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak

Lebih lanjut, Multistrada menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati kesepakatan dengan serikat pekerja, termasuk dengan membatalkan surat pemberitahuan PHK yang sempat diterbitkan.

Perusahaan kini akan memfasilitasi program pelatihan bagi karyawan, seiring berlangsungnya diskusi bipartit antara manajemen dan pekerja untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

PT Multistrada Arah Sarana berkomitmen penuh untuk terus berinvestasi di Indonesia, memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

#PHK #PHK Massal #Ancaman PHK Massal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Bagikan