Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja

Ilustrasi: Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT Multistrada Arah Sarana anak perusahaan manufaktur ban global asal Prancis, Michelin, telah telah menanamkan investasi besar serta menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5.600 karyawan di seluruh operasi dan fasilitas manufakturnya yang fokus pada produk karet dan ban.

Pda Kamis (7/11), Multistrada menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, Serikat Pekerja Nasional, dan Pemerintah Daerah ke lokasi pabrik sebagai bentuk dukungan kuat dari pemerintah dan menegaskan komitmen bersama untuk mempererat kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Bekasi.

Baca juga:

Ban Michelin Penyebab Bagnaia Terjatuh di MotoGP Emilia-Romagna

Dalam kunjungannya, Wamenaker Afriansyah Noor menekankan bahwa Pemerintah berharap perusahaan, yang merupakan bagian dari Grup Michelin, dapat mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan drastis seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja," kata Afriansyah.

Komitmen Dialog dan Pembatalan PHK

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama PT Multistrada Arah Sarana, Igor Zyemit, menegaskan komitmen perusahaan untuk memperlakukan semua karyawan dengan hormat, bermartabat, dan penuh kepedulian.

Perusahaan juga berkomitmen menjaga komunikasi terbuka dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja.

Igor menjelaskan bahwa Multistrada telah mengambil berbagai langkah adaptif sebelum mencapai keputusan PHK yang sangat sulit ini.

Menurutnya, penyesuaian jumlah tenaga kerja diperlukan demi menjamin keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan mempertahankan peran strategis Indonesia dalam jaringan global Grup Michelin.

"Kami mendengarkan dengan seksama masukan dari perwakilan Serikat Pekerja, dan pertemuan bipartit yang akan berlangsung menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap dialog terbuka dan penghormatan terhadap proses yang adil,” ujar Igor.

Baca juga:

Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak

Lebih lanjut, Multistrada menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati kesepakatan dengan serikat pekerja, termasuk dengan membatalkan surat pemberitahuan PHK yang sempat diterbitkan.

Perusahaan kini akan memfasilitasi program pelatihan bagi karyawan, seiring berlangsungnya diskusi bipartit antara manajemen dan pekerja untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

PT Multistrada Arah Sarana berkomitmen penuh untuk terus berinvestasi di Indonesia, memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

#PHK #PHK Massal #Ancaman PHK Massal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Juni 2026
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Potensi pekerja tambang yang terdampak kebijakan efisiensi atau PHK bisa mencapai 1.500 orang.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Kemendikdasmen membantah adanya isu PHK massal guru honorer. Hal itu terungkap seiring terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Indonesia
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
PHK Krakatau Osaka Steel menjadi alarm. DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
Dunia
Punya CEO Baru, Disney Bakal PHK Massal Seribu Karyawan
The Walt Disney Company, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dengan memangkas sekitar 1.000 pekerjaan dalam beberapa pekan mendatang.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 April 2026
Punya CEO Baru, Disney Bakal PHK Massal Seribu Karyawan
Indonesia
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Dalam tuntutan aksi itu, eks karyawan Sritex menuntut pembayaran pesangon oleh kurator.
Dwi Astarini - Minggu, 01 Maret 2026
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Bagikan