Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak

Ilustrasu pekerja.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengangguran usia muda dan terdidik terus meningkat di tengah memburuknya kualitas lapangan kerja di Indonesia. Meski tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terus bertambah. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai persoalan pengangguran usia muda dan terdidik tidak hanya disebabkan oleh regulasi ketenagakerjaan, melainkan akar masalahnya terletak pada ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia industri.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan memandang upaya menekan pengangguran muda tidak cukup dilakukan melalui kebijakan ketenagakerjaan, melainkan harus dibarengi pembenahan di sektor pendidikan.

Baca juga:

Pemprov DKI Serius Tangani Pengangguran, Fokus pada Difabel dan UMKM

“Membenahinya itu enggak cuma harus sektor itu saja, tapi juga sektor dari sektor pendidikannya. Bagaimana membuka program-program yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Deni.

Saat ini terjadi mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan lembaga pendidikan.

Universitas maupun sekolah kejuruan dinilai lebih berfokus pada peningkatan jumlah peserta didik tanpa mempertimbangkan prospek kerja lulusannya.

Lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri membuat lulusan tidak siap diserap pasar kerja. Institusi pendidikan, kata dia, cenderung berjalan sendiri tanpa integrasi dengan kebutuhan sektor riil.

Selain faktor pendidikan, Deni juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai bias pada sektor padat modal (capital intensive).

Pola pertumbuhan tersebut dinilai tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara struktur tenaga kerja nasional didominasi lulusan pendidikan menengah.

“Struktur pertumbuhan ekonomi kita itu bias capital intensive. Yang memang enggak butuh banyak tenaga kerja gitu. Sementara di sisi lain, struktur tenaga kerja kita itu banyak kan SMP, SMA, STM,” ujarnya.

Ia mencatat tingkat pengangguran terbesar masih berasal dari lulusan SMA dan SMK. Namun, pengangguran di kalangan lulusan diploma hingga pascasarjana juga mulai banyak meski jumlahnya relatif lebih kecil.

Meski secara persentase tidak dominan, Deni menilai pengangguran di kalangan terdidik bisa memicu gejolak sosial.

“Ini orang-orang terdidik kalau dia didiamin tambah banyak, itu bisa discontent, bisa demo, bisa bikin pergerakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Deni juga menyoroti dampak ekonomi dari pengangguran terdidik yang dinilai sebagai pemborosan sumber daya.

#Pengangguran #Tingkat Pengangguran #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Jurnalis yang lebih banyak menulis terkait ekonomi makro dan juga pendamping petani.
Show More

Berita Terkait

Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
BPS: Pengangguran di Solo Masih 6.943 Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK
Angka pengangguran di Solo kini masih menembus 6.943 orang. Jumlah itu didominasi oleh lulusan SMA/SMK.
Soffi Amira - Sabtu, 27 Juni 2026
BPS: Pengangguran di Solo Masih 6.943 Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Bagikan