Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersamaKetua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR Saan Mustofa dan sejumlah Anggota DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Multistrada Arah Sarana atau pabrik yang memproduksi ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Sidak ini dilakukan buntut rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan kepada 200 pekerja.
Sidak tersebut untuk meminta pihak Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), untuk menghentikan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap para pekerjanya. Hasil pertemuan dengan pihak perusahaan, alasan PHK untuk efisiensi dan restrukturisasi. Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR itu meminta agar seluruh proses PHK dihentikan sementara.
Usai pertemuan juga disampaikan bahwa perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer