Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersamaKetua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR Saan Mustofa dan sejumlah Anggota DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Multistrada Arah Sarana atau pabrik yang memproduksi ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Sidak ini dilakukan buntut rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan kepada 200 pekerja.
Sidak tersebut untuk meminta pihak Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), untuk menghentikan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap para pekerjanya. Hasil pertemuan dengan pihak perusahaan, alasan PHK untuk efisiensi dan restrukturisasi. Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR itu meminta agar seluruh proses PHK dihentikan sementara.
Usai pertemuan juga disampaikan bahwa perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
VinFast Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Subang, Tegaskan Komitmen Lokalisasi di Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset