Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 18 Maret 2021
Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat menyindir kehadiran Jhoni Allen Marbun di rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (16/3).

Padahal, penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit itu diketahui telah dipecat dari keanggotaan partai berlogo bintang Mercy tersebut.

Baca Juga

AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, secara moral dan etika seharusnya Jhoni Allen tidak hadir dalam rapat di Komisi V DPR.

"Secara moral dan etika, karena sudah diberhentikan tetap dari keanggotaan Partai Demokrat, seharusnya Jhoni Allen dalam kondisi status quo, dan tidak hadir" kata Herzaky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/3).

Herzaky menuturkan, pihaknya telah memproses pemberhentian Jhoni Allen selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Surat resmi telah dikirimkan partai ke pimpinan DPR RI. Selanjutnya pihaknya tinggal menunggu surat tersebut diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

"Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," ucapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)

Hanya secara hukum, kata dia, Jhoni Allen masih memiliki hak. Hal itu mengingat Jhoni Allen masih menggugat pemecatannya di pengadilan.

"Jadi masih ada waktu selama maksimal 60 hari sebelum diberhentikan dari DPR RI. Setelah itu, masih ada waktu maksimal 30 hari selama proses kasasi," jelas Herzaky.

Untuk pengganti Jhoni Allen di DPR RI, Herzaky mengatakan Demokrat masih memprosesnya.

"Masih banyak tugas berat membantu rakyat yang menanti kami," jelas Herzaky.

Sekedar informasi, Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Perhubungan RI hari ini Selasa (16/3). Menariknya kehadiran Jhoni Allen Marbun dalam rapat kerja tersebut menjadi pusat perhatian.

Jhoni memang diketahui tercatat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat. Namun belakangan, Jhoni dinyatakan dipecat dari Demokrat lantaran terlibat menggelar KLB Demokrat Deli Serdang kubu Moeldoko.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo diberikan kesempatan bicara oleh pimpinan rapat. Sudewo sendiri duduk persis di samping Jhoni Allen.

Sontak dia pun melakukan sindiran kepada Jhoni Allen dengan memberikan ucapan selamat lantaran telah menjadi Sekjen partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko.

Dalam ruang rapat juga ada Irwan Fecho selaku Wasekjen Demokrat kubu AHY.

"Saya mengucapkan selamat kepada pak Jhoni Allen ini jadi Sekjen hehe," canda Sudewo dalam raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).

Menanggapi sindiran Sudewo, Jhoni Allen hanya tertawa santai. Seluruh anggota Komisi V dalam rapat kerja tersebut pun ikut tertawa. (Knu)

Baca Juga

Verifikasi Dua Kubu Demokrat, Menkumham Didoakan Tegak Lurus

#Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Bagikan