Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ombudsman RI mengungkapkan dari 31 KPU kabupaten/kota, sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum menyalurkan alat pelindung diri (APD). Temuan itu berdasarkan hasil investigasi Ombdusman terkait kesiapan APD protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Ada dugaan maladministrasi berupa ketidakkompetenan oleh Ketua KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan kelengkapan APD.
Baca Juga:
Selama Pandemi COVID-19, Pihak Imigrasi Tolak 239 Warga Asing
"Yang tidak mempertimbangkan ketepatan untuk memenuhi tenggang waktu pendistribusian secara patut," kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, Rabu (2/12).
31 daerah yang diinvestigasi Ombudsman mungkin hanya gambaran kecil dari 270 daerah yang menggelar Pilkada pada 2020 ini. Namun, dengan angka 72% yang ditemukan Ombudsman sepatutnya menjadi alarm bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan APD.
"Agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu,” ujarnya.
Selain KPU yang belum menyalurkan APD, dalam investigasi ini, Ombudsman juga menemukan adanya penyaluran barang APD yang dilakukan oleh KPU langsung kepada PPS atau Kantor Desa, bukan kepada PPK terlebih dahulu. Hal ini ditemukan Ombudsman di KPU Kota Ternate dan KPU Lombok Utara.
"Ombudsman juga menemukan perbedaan data antara Berita Acara Serah Terima Barang dari KPU kabupaten/kota kepada PPK, hal tersebut terjadi di beberapa wilayah," kata Adrianus.
Atas berbagai temuan ini, Ombudsman menyarankan Ketua KPU pusat menyusun regulasi atau ketentuan yang di dalamnya memuat petunjuk teknis dalam hal pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik barang yang mewajibkan verifikasi dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Khususnya dalam penyesuaian jumlah kebutuhan dan ketepatan waktu pendistribusian.
Sementara, untuk Ketua KPU kabupaten/kota, Ombudsman menyarankan agar memastikan dan mengupayakan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS.
Hal ini dilakukan agar APD dapat tersalurkan setidaknya tiga hari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak. Ombudsman juga menyarankan agar dilakukan evaluasi terkait adanya perbedaan data antara Berita Acara Serah Terima Barang dari KPU Kabupaten/kota kepada PPK.
Baca Juga:
Sementara itu, Ombudsman RI juga memberikan saran tindakan korektif kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan.
"Kepada unsur PPK hingga PPS," kata Adrianus. (Pon)
