Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Persiapan memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur terus dikebut.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemindahan ibu kota negara adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terjadi Jawa sentris.
Menurut Ngabalin, selama ini sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa.
Baca Juga:
Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim
"Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa sentris," kata Ali Ngabalin dikutip dari siaran pers KSP diterima di Jakarta, Minggu (30/1).
Menurut Ali, pemindahan IKN bukan tanpa alasan.
Hal itu karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia, yang terlihat dari besaran produk domestik bruto (PDB) Pulau Jawa sebesar 57,55 persen terhadap PDB nasional, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2021.
Bukti itu menandakan perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa.
Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa.
"Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa orang Jawa'," kata Ali Ngabalin.
Baca Juga:
Ibu Kota Pindah ke Nusantara, Anies: Bagi Jakarta, Bukan Status yang Penting
Akademisi dari Universitas Cenderawasih Septinus Saa juga mendukung langkah visioner pemerintah.
Ia mencontohkan bagaimana tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah ibu kota berpindah dari Sydney ke Canberra.
"Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta," jelas Septinus.
Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai di mana sekarang banyak terjadi musibah.
"Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai ibu kota," kata Septinus. (Knu)
Baca Juga:
Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian
