Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto.
“Penuntut umum berkesimpulan terdakwa belum memenuhi kualifikasi JC, sehingga penuntut umum belum bisa menerima permohonan terdakwa tersebut,” kata jaksa KPK Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3).
JPU KPK menilai Setnov belum memenuhi persyaratan utama dalam menyandang gelar JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu.
“Namun demikian apabila di kemudian hari terdakwa dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka penuntut umum akan mempertimbangkan kembali,” ujar jaksa Basir.
Meski tidak memberikan JC, namun Jaksa menyatakan dalam memutuskan tuntutan pidana telah melakukan pertimbangan yang komprehensif.
"Termasuk hal-hal yang meringankan terdakwa sehinga diharapkan melahirkan tindak pidana yang adil,” turur Jaksa Basir.
Setnov dituntut pidana penjara selama 16 tahun. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga diharuskan membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.
Selain itu, Novanto pun diharuskan membayar uang pengganti US$ 7,435 juta dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan, subsider 3 tahun kurungan serta mencabut hak politik selama 5 tahun setelah menjalani proses hukum. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara
