Andika Pratama
MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto.
Menanggapi hal tersebut, Kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya berkeras KPK belum menolak pengajuan JC kliennya. Pasalnya, KPK dinilai masih membuka ruang bagi Setnov untuk mendapat status JC tersebut.
"Sepanjang pembacaan tuntutan tidak melihat alasan yang signifikan bahwa JC itu ditolak," kata Firman usai sidang tuntutan Setnov di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3).
Menurut Firman, Setnov masih memiliki peluang mendapatkan status JC bila nantinya mantan Ketua DPR itu bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh lembaga antirasuah.
Firman mengaku tak tahu syarat apa yang belum dipenuhi oleh kliennya. Namun, ia menduga hal itu ada kaitannya dengan kesaksian Setnov pada perkara lain.
"Termasuk mungkin saja beliau bisa memberikan informasi penuntasan kasus e-KTP," tuturnya.
Lebih lanjut Firman menuturkan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan status JC tersebut. Setnov, lanjut dia, juga siap membuka pihak-pihak yang ikut menikmati uang haram proyek senilai Rp5,9 triliun ini.
Sebelumnya, JPU KPK menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
JPU KPK menilai Setnov belum memenuhi persyaratan utama dalam menyandang gelar JC atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu. (Pon)
