Jaksa KPK Cecar Keponakan Setnov Soal Pemberian Uang ke Fayakun dan Azis Syamsuddin

MerahPutih.com - Sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (14/3).

Dalam persidangan kali ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meghadirkan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera‎ yang juga keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya, Irvanto membantah pernah memberikan uang kepada anggota DPR terkait proyek e-KTP. Namun, dia mengaku kenal dan kerap bertemu dengan beberapa anggota DPR, yakni Fayakhun Andriadi dan Aziz Syamsuddin.
‎
"Tidak pernah (memberi uang ke anggota DPR). Tapi tahu dan pernah ketemu (Aziz Syamsuddin)‎," kata Irvanto saat bersaksi untuk Setnov di Pengadilan Tipikor.

Menurut Irvanto, pertemuan tersebut terjadi saat Partai Golkar menggelar suatu acara. Namun, dia mengklaim tidak pernah memberi sejumlah uang dalam sebuah bungkusan kepada Fayakun maupun Aziz Syamsuddin.

"Saya enggak pernah pribadi antar (bungkusan). Saya kurang tahu (siapa yang antar). Kadang kalau diajak Pak Andi (Narogong) sama Pak Vidi ‎(Gunawan)," ungkap Irvanto.‎

Jaksa KPK menelisik hal tersebut lantaran Irvanto diduga pernah memberi jatah kepada Setnov dan orang-orang dekat mantan Ketua DPR itu seperti Aziz dan Fayakun, terkait proyek e-KTP. Jaksa bahkan mengklaim memiliki buktinya.‎
‎
Selain Aziz, Irvanto mengaku mengenal Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi. Menurut Irvanto, dirinya kerap bertemu dengan tersangka kasus dugaan suap monitoring proyek Bakamla itu.
‎
"Kenal (Fayakhun). Lumayan sering (ketemu)" imbuhnya.
‎
Irvanto mengungkapkan, saat bertemu Fayakhun, dirinya sering ditemani oleh pengusaha yang diduga sebagai pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong‎, serta adik dan kakak Andi, yakni Vidi Gunawan dan Dedy Priyono.‎
‎
‎"‎Saya pribadi enggak (pernah mengngantar bungusan). Kalau ke sana, kalau engak sama Andi, Vidi, atau Dedy," tandas Irvanto.‎

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari proses persidangan dari terdakwa yang sebelumnya sudah dijerat oleh KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya menduga Irvanto menampung uang hingga US$3,5 juta (setara Rp 48 miliar) dari keuntungan proyek e-KTP yang diperuntukan kepada mantan Ketua DPR itu secara berlapis melewati sejumlah negara.

"Diduga IHB menerima total US$3,5 juta pada periode 19 Januari - 19 Februari 2012 yang diperuntukan kepada Setnov secara berlapis melewati sejumlah negara," Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2).

Menurut Agus, sejak awal Irvanto diduga mengikuti proses e-KTP dengan perusahaannya PT Murakabi Sejahtera dan ikut ke dalam tim Fatmawati yang disebut merekayasa tender proyek e-KTP.

Selain itu, kata Agus, pihaknya menduga meski PT Murakabi Sejahtera kalah, namun perusahaan yang dipimpin Irvanto tersebut merupakan perwakilan Setnov dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Irvanto juga disinyalir sudah mengetahui sejak awal soal fee sekitar 5 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun untuk anggota DPR periode 2009-2014.

"Konsorsium Murakabi walaupun kemudian kalah diduga sebagai Perwakilan Setya Novanto. Ini diketahui IHP adalah keluarga (Keponakan) Setya Novanto," ungkapnya. (Pon)

Baca juga berita terkait di: