Jakarta Barometer: Pemprov DKI Harus Berdayakan BUMD untuk Kendalikan Inflasi
Direktur Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing. (Foto:Asropih)
MerahPutih.com - Jakarta Barometer, Lembaga kajian publik, memandang perlu keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta untuk mengendalikan inflasi.
Terjadinya suatu inflasi pada sebuah negara maupun daerah memang merupakan hal yang wajar. Kenaikan inflasi itu dipicu karena berbagai persoalan misalnya tekanan terhadap permintaan maupun penawaran terhadap suatu barang.
Meski begitu, Pemerintah dan BUMD ikut bertanggung jawab dalam penanganan inflasi.
Inflasi perlu dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi karena dapat mengganggu kondisi ekonomi dalam negeri.
Perseroan daerah menjadi instrumen pemerintah yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.
Baca juga:
BUMD DKI Salahkan Cuaca Dalang di Balik Mahalnya Harga Beras
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Mulai dari kegiatan sembako murah, melaksanakan operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak), dan sebagainya.
BUMD juga diminta proaktif menyosialisasikan perubahan kebijakan atau kenaikan harga kepada publik.
"Bagi instansi atau BUMD atau siapa pun yang berkaitan dengan layanan publik, jika ada kenaikan harga atau kebijakan baru, sebaiknya melakukan sosialisasi secara masif, jangan sampai masyarakat terbodohi," kata Jim dalam Balkoters Talk bertajuk 'Jakarta Merawat Daya Beli, Mengendalikan Inflasi' pada Kamis (28/3).
Jim mengatakan, sosialisasi harus disampaikan secara masif kepada masyarakat, terutama pelanggan pelayanan publik dari perseroan. Selain itu, perseroan juga harus meningkatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
"Seperti mengadvokasi setiap aduan masyarakat, dan sudah sejauhmana pengaduan itu," ujar Jim. (asp)
Baca juga:
Dukung Jakarta Global City, BUMD DKI Diminta Tingkatkan Sinergitas
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Cincin Donat MRT Jakarta Hubungkan 4 Gedung Sultan di Dukuh Atas Mulai 2026
IPO Bank Jakarta Dinilai Perkuat Transparansi dan Pengawasan Publik
Gubernur DKI Optimistis Bank Jakarta IPO Tahun Depan, Ini Strategi Besarnya
PAM Jaya Layani 1,17 Juta Pelanggan, Cakupan Air Perpipaan Jakarta Tembus 80 Persen
Menuju IPO, Pramono Tekankan Work Smart dan Budaya Transparansi di Bank Jakarta
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Jakarta Dikepung Genangan, Polisi Turun Tangan Cegah Warga Terjebak Banjir
Pramono Sebut Pembayar QRIS di Jakarta Meroket Hingga 177 Persen di 2025, Tembus 5 Miliar Transaksi
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah