Hendaru Tri Hanggoro
MerahPutih.com - Jakarta Barometer, Lembaga kajian publik, memandang perlu keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta untuk mengendalikan inflasi.
Terjadinya suatu inflasi pada sebuah negara maupun daerah memang merupakan hal yang wajar. Kenaikan inflasi itu dipicu karena berbagai persoalan misalnya tekanan terhadap permintaan maupun penawaran terhadap suatu barang.
Meski begitu, Pemerintah dan BUMD ikut bertanggung jawab dalam penanganan inflasi.
Inflasi perlu dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi karena dapat mengganggu kondisi ekonomi dalam negeri.
Perseroan daerah menjadi instrumen pemerintah yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.
Baca juga:
BUMD DKI Salahkan Cuaca Dalang di Balik Mahalnya Harga Beras
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Mulai dari kegiatan sembako murah, melaksanakan operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak), dan sebagainya.
BUMD juga diminta proaktif menyosialisasikan perubahan kebijakan atau kenaikan harga kepada publik.
"Bagi instansi atau BUMD atau siapa pun yang berkaitan dengan layanan publik, jika ada kenaikan harga atau kebijakan baru, sebaiknya melakukan sosialisasi secara masif, jangan sampai masyarakat terbodohi," kata Jim dalam Balkoters Talk bertajuk 'Jakarta Merawat Daya Beli, Mengendalikan Inflasi' pada Kamis (28/3).
Jim mengatakan, sosialisasi harus disampaikan secara masif kepada masyarakat, terutama pelanggan pelayanan publik dari perseroan. Selain itu, perseroan juga harus meningkatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
"Seperti mengadvokasi setiap aduan masyarakat, dan sudah sejauhmana pengaduan itu," ujar Jim. (asp)
Baca juga:
Dukung Jakarta Global City, BUMD DKI Diminta Tingkatkan Sinergitas
