Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jadwal Terbaru Pengangkatan CASN 2024: CPNS dan PPPK Resmi Diumumkan BKN

ImanKImanK - Kamis, 20 Maret 2025
Jadwal Terbaru Pengangkatan CASN 2024: CPNS dan PPPK Resmi Diumumkan BKN

Ilustrasi pegawai negeri sipil. Foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan pembaruan jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengumuman ini tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 mengenai Penetapan Nomor Induk ASN untuk Tahun Anggaran 2024.

Pembaruan Jadwal Pengangkatan CASN 2024

Menurut kebijakan terbaru, pengangkatan CPNS akan dilaksanakan paling lambat pada Juni 2025, sementara pengangkatan PPPK Tahap I dan II dijadwalkan selesai pada Oktober 2025.

Baca juga:

Kabar Gembira! Pemerintah Jadwalkan Penetapan NIP CPNS di 10 Mei 2025

Perubahan ini dilakukan untuk mengoreksi jadwal sebelumnya yang sempat menyatakan pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa instansi yang telah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS atau PPPK harus melanjutkan proses pengangkatannya hingga selesai.

BKN juga memastikan pengawasan terhadap kelancaran proses pengangkatan CPNS dan PPPK sesuai dengan arahan Presiden.

Jadwal Rinci Pengangkatan CASN 2024

  • CPNS: Usulan penetapan NIP harus diterima paling lambat pada 10 Mei 2025, dengan TMT (Tanggal Mulai Tugas) pengangkatan CPNS pada 1 Juni 2025.
  • PPPK: Usulan penetapan Nomor Induk PPPK paling lambat pada 10 September 2025, dengan TMT pengangkatan pada 1 Oktober 2025.

Jika usulan penetapan NIP atau NI PPPK diterima oleh BKN sebelum akhir Februari 2025 tetapi belum ada pertimbangan teknis, TMT pengangkatannya akan ditetapkan pada 1 Maret 2025.

Baca juga:

7 Rekomendasi Smartphone 4 Jutaan Terbaik untuk Mabar: Ada Samsung, Xiaomi dan realme

Cara Cek Progres Penetapan NIP dan NI di Mola BKN

Peserta yang telah lolos seleksi CPNS dan PPPK dapat memantau status penetapan NIP dan NI melalui layanan Monitoring di Mola BKN. Berikut langkah-langkah cek status:

  1. Kunjungi situs resmi Mola BKN di monitoring-siasn.bkn.go.id.
  2. Pilih fitur "Cek Layanan" untuk mengakses layanan administrasi kepegawaian.
  3. Pilih kategori “Penetapan NIP/NI PPPK” sesuai dengan status seleksi.
  4. Masukkan nomor peserta dan kode captcha yang ditampilkan.
  5. Klik “Monitor Usulan” untuk melihat status pengusulan.

Baca juga:

Pengangkatan CPNS Jadi Juni dan PPPK Jadi Oktober 2025

Hasil pengecekan akan dikirimkan ke email terdaftar. Jika data tidak muncul, pastikan tidak ada kesalahan input atau mungkin layanan masih dalam tahap pengusulan oleh instansi terkait.

Alur Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK

Proses penetapan NIP dan NI PPPK melalui beberapa tahapan:

  1. Pengajuan Dokumen: Peserta mengajukan dokumen melalui SSCASN, termasuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH).
  2. Verifikasi oleh Instansi: Instansi memeriksa kelengkapan dokumen.
  3. Usulan ke BKN: Setelah verifikasi, instansi mengusulkan NIP/NI ke BKN.
  4. Verifikasi oleh BKN: BKN memeriksa dan memberikan status berkas.
  5. Penerbitan Surat Keputusan (SK): Setelah mendapatkan pertimbangan teknis, instansi menerbitkan SK sebagai tanda pengangkatan CPNS atau PPPK.

Keamanan Data Digital di Layanan Mola BKN

Untuk memastikan keamanan data ASN, BKN telah mengimplementasikan sistem Multi-Factor Authentication (MFA). Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya melindungi data pribadi di era digital, mengingat data merupakan aset penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Baca juga:

Pengamat Nilai Penundaan CPNS/PPPK 2024 Cederai Keadilan dan Berpotensi Turunkan Kepercayaan Publik

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Suharmen, menambahkan bahwa sistem MFA ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh instansi pemerintah untuk melindungi data ASN dari ancaman peretasan dan pencurian identitas.

Dengan penerapan sistem digital yang lebih aman dan jadwal pengangkatan CASN yang terbaru, diharapkan peserta seleksi dapat mengikuti perkembangan administrasi kepegawaian mereka dengan mudah melalui Mola BKN.

#CASN #SSCASN #PPPK #CPNS 2024 #Pengangkatan CASN 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Lifestyle
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
ASN Digital wajib diaktifkan oleh PNS dan PPPK. Simak cara aktivasi MFA BKN, reset password, login MyASN, mengatasi OTP tidak valid hingga menjaga akses layanan kepegawaian tetap aman
ImanK - Senin, 13 Juli 2026
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Komisi II DPR memastikan perjuangan tenaga honorer. PPPK merupakan aset negara, bukan beban anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Bagikan