Jadi Satu-satunya Partai di Luar Pemerintahan, PKS Minta Dukungan Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 Maret 2020
Jadi Satu-satunya Partai di Luar Pemerintahan, PKS Minta Dukungan Masyarakat

Anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat menjalankan mekanisme 'check and balances' dalam sistem politik Indonesia. Mengingat, PKS saat ini berada di luar pemerintahan.

"Realitasnya PKS satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, bukan," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/3).

Baca Juga:

Belum Keluarkan Rekomendasi, Pengamat Nilai PDIP Sengaja Tunggu Lawan di Pilwalkot Solo

Hal itu dikatakan Jazuli saat menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga dalam masa reses di wilayah Serang dan Cilegon, Banten.

Menurutnya, demokrasi Indonesia butuh partai penyeimbang dan PKS relatif sendiri dalam posisi tersebut, maka partainya berharap besar dukungan masyarakat secara luas.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Dia mengajak masyarakat bersama PKS mengawasi kinerja pemerintahan agar benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.

"Kami hadir mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi perlu diawasi sehingga PKS memilih berada di luar pemerintahan agar tetap ada partai yang bisa mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara kritis dan objektif.

Baca Juga:

Pasangan Calon Independen Penuhi Syarat Jumlah Dukungan di Pilwalkot Solo

Menurut dia, sebagaimana dikutip Antara, banyak kebijakan pemerintah yang perlu mendapatkan masukan secara objektif misalnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dan penyelesaian kasus Jiwasraya. (*)

#PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan