Jadi Anggota DPR, Once Siap Perjuangkan Hak Pencipta Lagu dan Musisi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 03 Oktober 2024
Jadi Anggota DPR, Once Siap Perjuangkan Hak Pencipta Lagu dan Musisi

Anggota DPR RI Once Mekel. (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mantan vokalis Dewa 19 yang kini jadi anggota DPR, Once Mekel mengaku sangat peduli dengan dunia seni dan budaya. Salah satu fokus utama Once nantinya adalah memperjuangkan hak-hak pencipta lagu dan musisi.

"Aspirasi dari teman-teman musisi dan budayawan terutama terkait hak cipta itu harus dibereskan. Harus ada pembaruan yang mengakomodasi kepentingan lebih banyak orang, baik pencipta maupun pengguna," kata Once dalam keterangannya, Kamis (3/10).

Baca juga:

Once Tak Masalah jika Satu Komisi dengan Ahmad Dhani

Selain itu, ia juga menyoroti pariwisata dan industri kreatif sebagai sektor yang perlu terus dikembangkan. Once berharap infrastruktur yang lebih baik, baik fisik maupun regulasi, dapat mendukung perkembangan sektor-sektor tersebut.

Bagi Once, DPR bukan sekadar kursi kekuasaan, tapi tempat untuk membawa perubahan nyata. "Saya berharap bisa memberikan kontribusi besar, terutama untuk teman-teman di industri kreatif, dan tentu saja bagi dapil saya di Jakarta," pungkasnya.

Baca juga:

Anggota DPR Baru Artis Uya Kuya Jadikan Medsosnya Hotline Aduan Rakyat

Ia juga menyinggung perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), yang semakin maju dan mulai mengubah lanskap industri kreatif. “AI sekarang sudah bisa menciptakan karya, dan kita harus mengatur ini agar daya kreatif anak muda dan seniman kita tidak tergerus,” jelas Once.

Meskipun belum tahu pasti komisi mana yang akan diembannya, Once tetap optimis. "Saya serahkan kepada partai dan fraksi untuk menentukan. Apa pun komisinya, saya siap bekerja," ujarnya.

#Once Mekel #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan