Isu 46 Kementerain Era Prabowo, Sufmi Dasco Beri Tanggapan

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 11 Oktober 2024
Isu 46 Kementerain Era Prabowo, Sufmi Dasco Beri Tanggapan

Presiden terpilih Prabowo Subianto.(foto: dok Tim media Prabowo Subianto)

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - DPR RI mengaku belum mengetahui soal isu bakal ada 46 kementerian yang sejatinya diwacanakan 40-44 saja pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kelak.
?
Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya masih menghitung jumlah kementerian. Akan tetapi, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. “Saya nanti baru masih mau hitung jumlahnya berapa. Namun, saya kira jumlahnya ada sekitar-sekitar itu,” ujar Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).
?
Dasco mengatakan banyaknya kementerian tersebut merupakan uapaya untuk memaksimalkan fungsinya demi keuntungan rakyat. “Saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat,” tuturnya.
?
Selain itu, Dasco juga mengatakan kementerian tersebut bakal berfokus memuluskan janji kampanye Prabowo. “Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu asa cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian,” kata dia.

Baca juga:

DPR Gelar Rapim dan Bamus untuk Tetapkan AKD Selasa Pekan Depan


?
Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan jumlah komisi di DPR bakal menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra di masa depan. “Sehingga hari ini kita masih koordinasi untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru,” tandasnya.(Pon)

Baca juga:

Kementerian Sekretariat Negara Sudah Siapkan Perpres dan Kepres Kabinet Prabowo


?





#UU Kementerian Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Advokat Gugat UU Kementerian Negara, Minta MK Muat Larangan Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Sebanyak 30 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memicu kontroversi.
Frengky Aruan - Senin, 28 Juli 2025
Advokat Gugat UU Kementerian Negara, Minta MK Muat Larangan Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Indonesia
Isu 46 Kementerain Era Prabowo, Sufmi Dasco Beri Tanggapan
DPR RI mengaku belum mengetahui soal isu bakal ada 46 kementerian yang sejatinya diwacanakan 40-44 saja pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kelak. ?
Dwi Astarini - Jumat, 11 Oktober 2024
Isu 46 Kementerain Era Prabowo, Sufmi Dasco Beri Tanggapan
Indonesia
Pembentukan Kementerian Baru Bisa Buat Tumpang Tindih Kebijakan
Salah satu bahaya terbesar ketika pembentukan kementerian atau badan baru hanya mengikuti selera presiden adalah hilangnya dasar akademis
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Oktober 2024
Pembentukan Kementerian Baru Bisa Buat Tumpang Tindih Kebijakan
Indonesia
Prabowo Tambah Pos Kementerian, ada Dampak Negatif yang Bisa Terjadi
Jumlah kementerian akan membengkak untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung.
Dwi Astarini - Selasa, 24 September 2024
Prabowo Tambah Pos Kementerian, ada Dampak Negatif yang Bisa Terjadi
Indonesia
RUU Kementerian Negara Beri Kebebasan Presiden Terpilih Tentukan Jumlah Menteri
RUU tersebut telah diatur bahwa setiap pembentukan kementerian dilakukan dengan memerhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar-kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 September 2024
RUU Kementerian Negara Beri Kebebasan Presiden Terpilih Tentukan Jumlah Menteri
Indonesia
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada Sejumlah Perubahan
DPR mengesahkan UU Kementerian Negara. Namun, ada sejumlah perubahan dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 19 September 2024
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada Sejumlah Perubahan
Indonesia
RUU Kementerian Tambah Menteri, Cak Imin Minta Prabowo Tanggung Jawab atas Pilihannya
RUU Kementerian jangan sampai membatasi kewenangan presiden.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 September 2024
RUU Kementerian Tambah Menteri, Cak Imin Minta Prabowo Tanggung Jawab atas Pilihannya
Indonesia
Pembentukan Kementerian Prerogatif Presiden Terpilih
Kemenpan RB belum dapat menyampaikan pernyataan lebih lanjut karena proses revisi UU Kementerian Negara sedang berjalan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Juni 2024
Pembentukan Kementerian Prerogatif Presiden Terpilih
Indonesia
Tenaga Ahli Istana Sebut Perubahan UU Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden
Pemerintahan mendatang perlu memastikan agar masyarakat langsung bisa mendapat pelayanan dari anggota kabinet dengan kementerian dan lembaganya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Mei 2024
Tenaga Ahli Istana Sebut Perubahan UU Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden
Indonesia
Kementerian Anyar Yang Bakal Dibentuk Prabowo Versi Pengamat
Prabowo-Gibran memiliki sejumlah janji kampanye yang harus dipenuhi selama memimpin pemerintahan mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Mei 2024
Kementerian Anyar Yang Bakal Dibentuk Prabowo Versi Pengamat
Bagikan