RUU Kementerian Negara Beri Kebebasan Presiden Terpilih Tentukan Jumlah Menteri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 September 2024
RUU Kementerian Negara Beri Kebebasan Presiden Terpilih Tentukan Jumlah Menteri

Presiden terpilih, Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) menjadi undang-undang.

UU ini jadi landasan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan jumlah Menteri atau kementerian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) memberi koridor tegas pembentukan kementerian oleh presiden.

"Dengan fleksibilitas tersebut, RUU Kementerian Negara juga tetap memberikan koridor yang tegas dalam pembentukan kementerian oleh presiden," kata Anas saat menyampaikan menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden atas RUU Kementerian Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

RUU tersebut telah diatur bahwa setiap pembentukan kementerian dilakukan dengan memerhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar-kementerian dan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Baca juga:

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada Sejumlah Perubahan

Selain itu, lanjut dia, memperhatikan pula cakupan tugas, dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global.

Anas menekankan hal tersebut menyoal perubahan norma dalam RUU Kementerian Negara yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan.

Ia menegaskan, perubahan maupun penambahan norma di dalam RUU Kementerian Negara tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

"Ini untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda cita-cita dan program pembangunan nasional," tuturnya.

Baca juga:

RUU Kementerian Tambah Menteri, Cak Imin Minta Prabowo Tanggung Jawab atas Pilihannya

Dia menyebut penyesuaian kelembagaan kementerian itu dilakukan agar lebih responsif fleksibel dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman.

"Penyusunan RUU Kementerian Negara adalah langkah strategis dalam merespons perkembangan zaman, memberikan fleksibilitas bagi presiden untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional," ujarnya.

Dia mengatakan, RUU Kementerian Negara juga telah memberikan kepastian hukum mengenai wakil menteri melalui penghapusan penjelasan Pasal 10, sebagai bentuk tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Selain itu, transformasi tata hubungan antar-lembaga pemerintah dan ranah eksekutif melalui perubahan norma ketentuan Pasal 25 RUU Kementerian Negara menegaskan pula pentingnya hubungan fungsional antar-kementerian lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), lembaga non struktural (LMS), dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

"Hal ini akan menjadi landasan tata hubungan fungsional bagi kementerian, LPNK, LNS, dan lembaga pemerintah lainnya yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan," ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek menyebut penyusunan RUU Kementerian Negara bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif. Terdapat enam perubahan yang disepakati dalam RUU Kementerian Negara. (*)

#UU Kementerian Negara #Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Saat Prabowo Ngomong Yang Benar dan Buruk Akan Kelihatan di HUT NasDem
Presiden Prabowo kemudian mengutarakan kesannya terhadap kata dalam bahasa Arab yang merupakan penggalan ayat dalam Qur'an Surat Al-Fatihah, yaitu "shirotol mustaqim".
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Saat Prabowo Ngomong Yang Benar dan Buruk Akan Kelihatan di HUT NasDem
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sedangkan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Indonesia
Soal Turun Peringkat Pasar Oleh MSCI, Prabowo: Indonesia Tidak Takut Siapapun
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah terbuka untuk melakukan penghematan lebih besar apabila diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Soal Turun Peringkat Pasar Oleh MSCI, Prabowo: Indonesia Tidak Takut Siapapun
Indonesia
Prabowo Tantang Balik Indeks MSCI: Bangsa Indonesia Pantang Mundur Hadapi Tekanan Asing
Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia tak gentar hadapi tekanan indeks MSCI terkait dinamika pasar modal. Cek 3 alasan MSCI soroti bursa saham RI di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Tantang Balik Indeks MSCI: Bangsa Indonesia Pantang Mundur Hadapi Tekanan Asing
Indonesia
Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Kepresidenan
Menteri Perindustrian Sarmudji mengatakan telah menyiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Kepresidenan
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Indonesia
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus di Monas dan DPR
Berdasarkan informasi Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional mulai pukul 10.00 WIB hingga kegiatan selesai
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus di Monas dan DPR
Indonesia
Amankan Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 9500 Aparat Dikerahkan ke Jalan ​
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi universitas lain dan koalisi masyarakat sipil berencana menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10/2026).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Amankan Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 9500 Aparat Dikerahkan ke Jalan ​
Indonesia
Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Polisi Bakal Lakukan Penyekatan Lalu Lintas
Petugas tidak sekadar melakukan penyekatan lalu lintas, melainkan peningkatan patroli dan pengamanan ketat di titik-titik vital mobilitas masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Polisi Bakal Lakukan Penyekatan Lalu Lintas
Bagikan