IPW: DP Nol Persen Anies-Sandi Bukan Konsep Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 Maret 2017
IPW: DP Nol Persen Anies-Sandi Bukan Konsep Baru

Anies Baswedan (tengah) dan Sandiaga Uno (kiri). (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan program perumahan yang dilontarkan oleh paslon nomor pemilihan 3 Pilgub DKI Jakarta 2017 Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebenarnya bukanlah konsep baru.

Terkait program down payment (DP) atau uang muka nol persen, Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan bahkan dua tahun lalu, IPW sudah mengusulkan hal ini sebagai ide original, namun tidak khusus untuk DKI Jakarta.

"Karena penerapannya akan sangat sulit bila dilakukan di DKI Jakarta. Indonesia Property Watch mengusulkan besaran uang muka sampai nol persen khususnya untuk rumah pertama dan 10 persen untuk rumah kedua. Sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya silakan diperketat," kata Ali saat dihubungi merahputih.com, Rabu (29/3).

Selain itu, Ali menjelaskan, diusulkan juga ide untuk membangun rusun di stasiun-stasiun kereta api dan jaringan transportasi massal dengan bekerja sama dengan kementerian terkait. Hal itu sudah diusulkan beberapa tahun lalu, namun terkendala penyediaan lahan.

"Terlepas hal itu, apakah ide tersebut sama, namun latar belakang ide tersebut berawal dari hasil riset Indonesia Property Watch yang menjelaskan pentingnya uang muka yang rendah karena dua faktor yang membuat masyarakat sulit membeli rumah adalah besarnya uang muka kemudian besarnya cicilan," tuturnya.

Ali menyampaikan ada beberapa hal yang dapat disampaikan terkait program tersebut. Tidak ada rumah tapak (landed house) baru seharga Rp350 juta di Jakarta, karenanya program Anies-Sandi diarahkan ke rusun. Namun dengan harga rusun sekitar Rp350 juta pun, masih sangat sulit di DKI Jakarta untuk memeroleh tanah yang sesuai untuk dibangun dengan harga tersebut.

"Saat ini dengan Program Sejuta Rumah, uang muka sudah boleh 1 persen. Bila menggunakan tanah pemda seperti yang diusulkan Anies-Sandi, maka bentuknya tidak dapat rusunami (rumah susun sederhana milik) tapi rusunawa (rumah susun sederhana sewa)," tandasnya. (Abi)

Berita terkait calon Anies Basewedan baca juga: Difitnah Melalui Berita Hoax, Anies: Kami Biasa Aja!

#Anies Baswedan-Sandiaga Uno #Pilgub DKI 2017 #IPW
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
IPW mengapresiasi langkah tegas TNI-Polri. Masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Indonesia
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pengejaran oleh rantis Brimob hingga melindas pengemudi ojek online adalah pelanggaran prosedur.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Indonesia
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Menurut Ketua IPW Sugen Teguh, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres adalah aturan yang berada di bawah UUD 45 dan UU sehingga Perpres harus mengacu pada Konstitusi atau UU sebagai alat kontrol atas kewenangan Presiden dalam membentuk Perpres.
Frengky Aruan - Senin, 26 Mei 2025
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Indonesia
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, publik menunggu bagaimana ending dari kasus pagar laut.
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Indonesia
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Pengamat kepolisian melihat penetapan tersangka terhadap jurnalis Jak TV adalah tindakan tak tepat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Indonesia
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyoroti kasus dugaan asusila dan narkoba oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Maret 2025
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Indonesia
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Menurut pengamat, pemerasan dalam jabatan ini bisa didalami modus, motif serta aliran dana kepada pihak lain lewat proses pemeriksaan pidana
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Indonesia
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Budi Arie adalah Ketua Tim Pencegahan daripada Keppres Nomor 21
Angga Yudha Pratama - Jumat, 20 Desember 2024
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Indonesia
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Ipda Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia BBM yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Oktober 2024
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Indonesia
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Menurut IPW, kasus dugaan korupsi di tubuh Merpati Air ini layak ditindaklanjuti, sehingga citra Kejagung di mata masyarakat semakin positif.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Bagikan