IP Address Pelaku Peretasan YouTube DPR RI Terlacak di Amerika Serikat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 September 2023
IP Address Pelaku Peretasan YouTube DPR RI Terlacak di Amerika Serikat

Akun YouTube DPR RI setelah diretas. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Media sosial (medsos) Youtube DPR RI mengalami peretasan pada Rabu (6/9) kemarin. Pelaku meretas saluran medsos resmi milik parlemen dengan menampilkan siaran langsung konten negatif.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut alamat internet protokol (IP Address) milik pelaku peretasan terdeteksi di Amerika Serikat.

Baca Juga

Mabes Polri Ambil Alih Akun Youtube DPR RI yang Diretas

“Berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN kita menemukan IP addressnya beralamat di Amerika Serikat,” kata Juru bicara BSSN Ariandi Putra saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Ariandi mengatakan pihaknya juga masih menelusuri apakah pelaku peretasan menggunakan proxy system untuk menyembunyikan identitas aslinya.

“Dan ini juga kita mau melihat dugaan-dugaan sementara apakah ini menggunakan proxy war atau tidak,” ucapnya.

Terkait banyaknya situs-situs bajakan yang bersebaran di ruang digital, Ariandi mengimbau masyarakat untuk teliti dan tidak sembarangan menginstal situs tersebut karena bisa menjadi pintu masuk ke ruang digital pihak ketiga atau hacker.

“Ladang pintu masuk terkait dengan serangan-serangan cyber yang masuk ke sistem elektronik yang kita gunakan melalui device handphone maupun komputer ataupun laptop,” ujarnya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: DPR Sepakat Antasari Azhar dan Ahok Jadi Anggota Dewas KPK

Lebih lanjut Ariandi memastikan akun YouTube DPR RI mulai pulih tetapi belum seutuhnya. Dia menyebut pihak Google Indonesia sedang berusaha memulihkan medsos resmi milik parlemen tersebut ke dalam kondisi normal.

“Pada pukul 08.30 malam tanggal 6 September 2023 akun official YouTube DPR ini sudah kembali pulih Tapi masih belum secara keseluruhan,” tutur Ariandi.

“Hari Kamis sekitar pukul 08.00 pagi Tanggal 7 September 2023 Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun official YouTube DPR RI,” imbuhnya.

Dikatakan Ariandi, selama proses pemulihan untuk sementara waktu akun YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI. Selain itu, kapasitas teknologi di akun tersebut juga akan diperkuat.

“DPR telah melakukan koordinasi dengan tim Polri sebagai upaya untuk menindaklanjuti penegakan hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Bareskrim Polri Turun Tangan Cari Pelaku Peretasan Akun YouTube DPR

#DPR RI #Peretasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan