IP Address Pelaku Peretasan YouTube DPR RI Terlacak di Amerika Serikat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 September 2023
IP Address Pelaku Peretasan YouTube DPR RI Terlacak di Amerika Serikat

Akun YouTube DPR RI setelah diretas. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Media sosial (medsos) Youtube DPR RI mengalami peretasan pada Rabu (6/9) kemarin. Pelaku meretas saluran medsos resmi milik parlemen dengan menampilkan siaran langsung konten negatif.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut alamat internet protokol (IP Address) milik pelaku peretasan terdeteksi di Amerika Serikat.

Baca Juga

Mabes Polri Ambil Alih Akun Youtube DPR RI yang Diretas

“Berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN kita menemukan IP addressnya beralamat di Amerika Serikat,” kata Juru bicara BSSN Ariandi Putra saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Ariandi mengatakan pihaknya juga masih menelusuri apakah pelaku peretasan menggunakan proxy system untuk menyembunyikan identitas aslinya.

“Dan ini juga kita mau melihat dugaan-dugaan sementara apakah ini menggunakan proxy war atau tidak,” ucapnya.

Terkait banyaknya situs-situs bajakan yang bersebaran di ruang digital, Ariandi mengimbau masyarakat untuk teliti dan tidak sembarangan menginstal situs tersebut karena bisa menjadi pintu masuk ke ruang digital pihak ketiga atau hacker.

“Ladang pintu masuk terkait dengan serangan-serangan cyber yang masuk ke sistem elektronik yang kita gunakan melalui device handphone maupun komputer ataupun laptop,” ujarnya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: DPR Sepakat Antasari Azhar dan Ahok Jadi Anggota Dewas KPK

Lebih lanjut Ariandi memastikan akun YouTube DPR RI mulai pulih tetapi belum seutuhnya. Dia menyebut pihak Google Indonesia sedang berusaha memulihkan medsos resmi milik parlemen tersebut ke dalam kondisi normal.

“Pada pukul 08.30 malam tanggal 6 September 2023 akun official YouTube DPR ini sudah kembali pulih Tapi masih belum secara keseluruhan,” tutur Ariandi.

“Hari Kamis sekitar pukul 08.00 pagi Tanggal 7 September 2023 Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun official YouTube DPR RI,” imbuhnya.

Dikatakan Ariandi, selama proses pemulihan untuk sementara waktu akun YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI. Selain itu, kapasitas teknologi di akun tersebut juga akan diperkuat.

“DPR telah melakukan koordinasi dengan tim Polri sebagai upaya untuk menindaklanjuti penegakan hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Bareskrim Polri Turun Tangan Cari Pelaku Peretasan Akun YouTube DPR

#DPR RI #Peretasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan