Mabes Polri Ambil Alih Akun Youtube DPR RI yang Diretas

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 September 2023
Mabes Polri Ambil Alih Akun Youtube DPR RI yang Diretas

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan memberikan keterangan pers di Div Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri membeberkan nasib terkini akun YouTube DPR RI yang sempat diretas.

Untuk diketahui akun YouTube DPR RI itu sudah kena retas sejak Rabu (6/9) dini hari.

Baca Juga:

Pengamanan KTT ASEAN Ke-43, Mabes Polri Pecah Satgas Operasi Tribrata Jaya

Tentu saja hal itu menjadi sorotan masyarakat dan bahkan nama DPR RI sempat trending di Twitter.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan akun DPR RI yang diretas telah berhasil diturunkan dan masuk tahap pemulihan.

"Akun yang diretas sudah berhasil di-take down dan saat ini dalam tahap pemulihan," terangnya dalam siaran persnya, di Bareskrim Polri, Rabu (6/9).

Baca Juga:

Mabes Polri Kerahkan 1.679 Personel dalam Pengamanan Rute KTT ASEAN

Menurutnya, hal itu berhasil dilakukan seiring dengan upaya stakeholder terkait terjun mengatasi masalah tersebut. Seperti, bekerja sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo.

"Kami sampaikan tim dari direktorat tindak pidana siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid menyampaikan pihaknya telah menurunkan tim khusus atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mengusut kasus tersebut. (*)

Baca Juga:

Jadi PJ Gubernur Jateng, Mabes Polri Pastikan Nana Sudjana Sudah Pensiun

#KTT ASEAN #DPR RI #Mabes Polri #YouTube
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - 1 jam, 32 menit lalu
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ribuan Kanal YouTube Ditutup, Kemkomdigi Panggil Google
Kanal-kanal tersebut menurut Google menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta jajaran pemerintahannya serta melontarkan kritik
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Ribuan Kanal YouTube Ditutup, Kemkomdigi Panggil Google
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Bagikan