Mabes Polri Ambil Alih Akun Youtube DPR RI yang Diretas


Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan memberikan keterangan pers di Div Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
MerahPutih.com - Polri membeberkan nasib terkini akun YouTube DPR RI yang sempat diretas.
Untuk diketahui akun YouTube DPR RI itu sudah kena retas sejak Rabu (6/9) dini hari.
Baca Juga:
Pengamanan KTT ASEAN Ke-43, Mabes Polri Pecah Satgas Operasi Tribrata Jaya
Tentu saja hal itu menjadi sorotan masyarakat dan bahkan nama DPR RI sempat trending di Twitter.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan akun DPR RI yang diretas telah berhasil diturunkan dan masuk tahap pemulihan.
"Akun yang diretas sudah berhasil di-take down dan saat ini dalam tahap pemulihan," terangnya dalam siaran persnya, di Bareskrim Polri, Rabu (6/9).
Baca Juga:
Mabes Polri Kerahkan 1.679 Personel dalam Pengamanan Rute KTT ASEAN
Menurutnya, hal itu berhasil dilakukan seiring dengan upaya stakeholder terkait terjun mengatasi masalah tersebut. Seperti, bekerja sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo.
"Kami sampaikan tim dari direktorat tindak pidana siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid menyampaikan pihaknya telah menurunkan tim khusus atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mengusut kasus tersebut. (*)
Baca Juga:
Jadi PJ Gubernur Jateng, Mabes Polri Pastikan Nana Sudjana Sudah Pensiun
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
