Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat lima kali peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo mencapai nilai Rp 49,6 triliun dari 32 institusi atau lembaga. Pemerintah menargetkan bisa melakukan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp5,3 triliun.
Baca juga:
Kementerian PUPR Perbaiki Sekolah Dasar Sekitar IKN Nusantara
"Ada komitmen investasi parekraf di IKN yang telah hadir, yang kita jaring melalui International Tourism Investment Forum (ITF) 2023," kata Sandiaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (14/3).
Investasi tersebut dikucurkan oleh PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) sebesar Rp 5 triliun, disusul investasi Jambuluwuk Hotels and Resorts sebesar Rp 300 miliar yang diproyeksikan bakal menyelesaikan pembangunan hotel di kawasan IKN sebelum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
"Agustus 2024, perayaan dari hari kemerdekaan, telah memiliki hotel bintang lima di IKN,” ujarnya.
Ia menuturkan, total PDB di Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai Rp 524 triliun, dari capaian itu pariwisata telah berkontribusi sebesar Rp 9,14 triliun disusul ekraf sebesar Rp 29,43 triliun.
Untuk menjaring investasi tambahan sektor parekraf di IKN, Kemenparekraf bakal menawarkan proyek dengan konsep pariwisata berkelanjutan dan berkualitas dalam gelaran ITF 2024 pada Juni.
Kemenparekraf, kata ia, bakal menggandeng pemengaruh asal Denmark untuk membantu mempromosikan wisata dalam negeri dan sedang menyiapkan paket desa wisata dengan konsep terhubung dengan Bali, serta wisata bahari dengan destinasi wisata seperti Danau Kakaban, Pulau Derawan, dan titik lainnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, bisa dipercepat.
Presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual-beli. Namun, Presiden menggarisbawahi agar proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan.
Baca juga:
Amerika Berikan Rp 31,3 Miliar Buat Pembangunan IKN Nusantara
