Amerika Berikan Rp 31,3 Miliar Buat Pembangunan IKN Nusantara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Maret 2024
Amerika Berikan Rp 31,3 Miliar Buat Pembangunan IKN Nusantara

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/HO - Kementerian PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa digunakan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Teranyar, Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) memberikan pendanaan hibah sebanyak USD 2 juta dolar AS atau sekitar Rp 31,3 miliar untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan infrastruktur kota pintar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga:

Listrik IKN Dipasok Dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan

"Kami akan memberikan dana hibah kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk bantuan teknis yang akan mengembangkan desain rinci, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, dan strategi peningkatan kapasitas guna mendukung pengembangan infrastruktur prioritas kota pintar Nusantara,” kata Direktur USTDA Enoh T. Ebong saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/3).

Direktur Ebong menuturkan, sejak berdiri pada 1992, USTDA telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur di negara berkembang dengan membawa misi membantu mengembangkan infrastruktur hijau dan berkelanjutan, termasuk membawa inovasi teknologi yang dimiliki Amerika Serikat.

USTDA membantu dari segi persiapan proyek dengan memberikan analisis komprehensif yang diperlukan untuk proyek infrastruktur prioritas dalam mencapai pembiayaan dan implementasi, termasuk membangun kemitraan dengan para pelaku industri AS yang akan berbagi pengetahuan, membangun hubungan, dan menemukan solusi AS untuk tantangan infrastruktur yang dihadapi.

"Kami melakukan ini dengan hibah kepada persiapan proyek yang merupakan pekerjaan tahap awal yang diperlukan dalam menentukan persyaratan teknis dan menarik pembiayaan serta investasi yang dibutuhkan," katanya.

Selain itu, pada April 2024, USTDA akan memboyong sejumlah delegasi dari Indonesia ke sejumlah kota di Amerika Serikat seperti New York, Texas, dan California untuk bertemu dengan para ahli infrastruktur, ahli kebijakan, dan ahli peraturan dengan tujuan memperkuat dan mengatasi tantangan infrastruktur yang dihadapi negara berkembang.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, IKN yang bukan sekedar ibu kota yang hijau namun cerdas, tangguh, inklusif serta berkelanjutan, membutuhkan dukungan baik dalam bentuk investasi, pengetahuan, dan jaringan.

Investasi IKN, hanya didanai sebanyak 20 persen oleh APBN. Sedangkan sisanya yakni 80 persen berasal dari pendanaan pihak swasta. Kemudian, pembangunan IKN juga membutuhkan banyak pengetahuan termasuk dari Amerika Serikat yang terdepan dalam teknologi.

"Dan jaringan, bukan hanya jaringan akademisi dalam membantu dari sisi pengetahuan tapi juga jaringan, pemasok atau supplier dan kami juga paham AS merupakan salah satu juara dalam hal ini. Itulah kenapa kami bekerjasama dengan USTDA," katanya. (*)

Baca juga:

Pencipta 'Stardew Valley' Ciptakan Gim agar Musiknya Didengar

#IKN Nusantara #UU IKN #Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Kunjungan ke Istana IKN merupakan agenda perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Otorita tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap visi besar IKN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 November 2025
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Bagikan