Inilah Agenda Raja Salman ke Gedung DPR

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Kamis, 02 Maret 2017
Inilah Agenda Raja Salman ke Gedung DPR

Raja Salman bersama Presiden Joko Widodo. (FOTO Antara/Puspa Perwitasari/pd/17)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Raja Arab Saudi Salman Bin Abdul Aziz Al Saud dalam rangkaian kunjungannya ke Gedung MPR/DPR/DPD RI dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen Indonesia.

Dalam jadwal sementara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI di Jakarta, Kamis, Raja Salman dijadwalkan tiba pada pukul 13.00 WIB dan menyampaikan pidato selama 10 menit sebelum mengakhiri kunjungannya pada pukul 13.30 WIB.

Sesaat setelah tiba, Raja Salman didampingi Ketua DPR RI Setya Novanto akan menandatangani piagam kedatangan dan kemudian menuju Gedung Paripurna DPR RI.

Sebelum kepala negara Arab Saudi itu menyampaikan pidato, Ketua DPR RI dijadwalkan menyampaikan pidato sambutan.

Kedatangan Raja Salman di Gedung DPR RI rencananya akan dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR RI, DPD RI dan DPR RI. Sementara dari pemerintah rencananya akan hadir para menteri koordinator, menteri luar negeri dan menteri agama.

Meski kedatangan Raja Salman dijadwalkan pukul 13.00 WIB namun aktivitas di gedung parlemen sudah meningkat sejak Kamis pagi.

Semua kalangan mempersiapkan kedatangan rombongan resmi pemerintah Arab Saudi tersebut ke Gedung MPR/DPR/DPD RI tersebut.

Wartawan yang hendak meliput kegiatan itu pun telah hadir sejak Kamis pagi. Selain mempersiapkan peliputan kunjungan bersejarah Raja Arab Saudi juga pengambilan kartu tanda peliputan dilangsungkan pada Kamis pagi.

Bahkan untuk keperluan peliputan wartawan, pihak Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyiapkan layar besar yang akan menampilkan acara yang berlangsung di dalam gedung paripurna selama kunjungan Raja Salman mengingat jumlah wartawan yang dapat masuk ke gedung bersejarah itu terbatas.

Sumber: ANTARA

#Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud #DPR RI #Presiden Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - 2 jam, 2 menit lalu
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - 2 jam, 33 menit lalu
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bagikan