Ini yang Membuat KPK Yakin Eksepsi Setya Novanto Ditolak

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Januari 2018
Ini yang Membuat KPK Yakin Eksepsi Setya Novanto Ditolak

Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini majelis hakim akan menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Setya Novanto dalam sidang putusan sela perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/1) besok.

Pasalnya, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam pusaran kasus e-KTP.

"Kami tentu meyakini bahwa keadilan berpihak kepada kami. Karena ada aturan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP menjelaskan seseorang dijadikan tersangka dengan beberapa alat bukti yang cukup," kata Febri saat dikonfimasi melalui pesan singkat, Rabu (3/1).

Menurut Febri, di dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan sejumlah unsur yang bisa menjerat seseorang menjadi tersangka dan terdakwa. Unsur tersebut yakni Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tertulis berupa surat, keterangan saksi-saksi, petunjuk lainnya juga keterangan terdakwa.

Dari banyaknya unsur tersebut, kata Febri, KPK mengakui hanya satu unsur yang belum didapatkan dengan pasti yakni pengakuan terdakwa. Namun, sekalipun terdakwa tidak mengatakan secara jujur terkait kasus e-KTP, KPK masih bisa mengandalkan unsur lain untuk membuktikan bahwa Setnov bersalah.

"Selama ini penyidik KPK tidak mengejar pengakuan terdakwa atau tersangka. Kami melihatnya dari keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya. Sepanjang kasus ini digelar nama Setya Novanto sudah ratusan disebutkan," jelas Febri.

Hal tersebut, lanjut Febri, terungkap dalam persidangan Irman dan Sugiharto, dimana nama Setnov disebutkan sebanyak 75 kali dalam surat dakwaan maupun keterangan saksi-saksi. Terlebih, di dalam persidangan Andi Narogong, nama Ketua DPR nonaktif itu disebutkan lebih banyak lagi.

Karena itu, KPK meyakini majelis hakim akan menolak seluruh eksepsi tim kuasa hukum dalam sidang pembacaan putusan sela. Pasalnya, nama Setnov selalu mencuat dalam dua persidangan terpidana e-KTP sebelumnya.

"Kami tentu melihat banyaknya keterangan mengarah ke sana jadi putusan sela akan melanjutkan persidangan tersebut," pungkas Febri. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kondisi Sehat, Setya Novanto Siap Ikuti Persidangan

#Setya Novanto #Korupsi E-KTP #Febri Diansyah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Respons Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Febrie: Jangan Ada Korban Lain karena Ketergesaan
Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati putusan yang telah dibacakan hakim meski memiliki sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Respons Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Febrie: Jangan Ada Korban Lain karena Ketergesaan
Indonesia
Kubu Eks JAM-Pidsus Febrie Beberkan 40 Aturan yang Dilanggar Kejagung dan Polri
Ketentuan tersebut mencakup berbagai aturan, mulai dari konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KUHAP, KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, hingga aturan internal aparat penegak hukum. 

Dwi Astarini - Senin, 24 Agustus 2026
Kubu Eks JAM-Pidsus Febrie Beberkan 40 Aturan yang Dilanggar Kejagung dan Polri
Indonesia
Bukan Emas 74 Kg, Ini Barang yang Sebenarnya Diminta Kembali Febrie dalam Praperadilan
Kuasa hukum Febrie Adriansyah menegaskan barang yang diminta kembali dalam praperadilan bukan emas 74 kg atau uang, melainkan barang pribadi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Bukan Emas 74 Kg, Ini Barang yang Sebenarnya Diminta Kembali Febrie dalam Praperadilan
Indonesia
Praperadilan Febrie Memanas, Kuasa Hukum Klaim Jawaban Polri Justru Jadi Penguat
Kuasa hukum Febrie Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung justru memperkuat gugatan praperadilan, termasuk soal pemeriksaan dan penyitaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Praperadilan Febrie Memanas, Kuasa Hukum Klaim Jawaban Polri Justru Jadi Penguat
Indonesia
30 Dugaan Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Febrie Versi Kuasa Hukum
Tim hukum Febrie Adriansyah ungkap 30 dugaan pelanggaran prosedural dalam lima aspek utama, termasuk penetapan tersangka TPPU, sprindik gabungan, penggeledahan, dan pencekalan. Praperadilan PN Jaksel wajib diputus dalam tujuh hari.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
30 Dugaan Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Febrie Versi Kuasa Hukum
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Bagikan