Zulfikar Sy
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan bahwa penyebaran kebencian atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun, terlebih dalam proses politik.
Menurut Al Araf, isu politisasi agama, isu etnis telah menempatkan penyebaran kebencian menjadi sarana yang efektif dalam dinamika politik dewasa ini.
"Dalam konteks itu, hate speech atas dasar SARA sesuatu yang harusnya tidak digunakan dalam sarana politik," ujar Al Araf usai diskusi bertajuk "Pancasila dan Kebhinnekaan: Problematika Ujaran Kebencian atas Dasar Identitas" di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).
Menurutnya, ada tiga faktor yang membuat politik kebencian menguat akhir-akhir ini. Pertama, transformasi sosial di dalam masyarakat yang mempunyai cara pandang eksklusif.
"Yang kedua adalah persoalan momentum dalam politik kekuasaan," katanya.
Kemudian yang ketiga, kata Araf, pemicu dari menguatnya politik kebencian adalah pragmatisme politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
"Baik itu dengan menggunakan mekanisme uang atau menggunakan politisasi terhadap isu agama dan ras," ungkapnya.
Politik kebencian atas dasar SARA, lanjut Araf, merupakan sesuatu yang tidak sehat dalam dinamika kehidupan politik lokal maupun nasional.
Ia berharap, dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 nanti, politisasi agama dan isu SARA yang sempat menguat pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu silam tidak kembali dikedepankan.
"Penyebaran kebencian, sesuatu yang harus dihentikan dan kita harus membangun politik yang rasional dan politik yang berdasarkan ide," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait lainnya dalam artikel: Peneliti LIPI: Harus Ada Aturan Pelarangan Isu SARA Dalam Pilkada
