Peneliti LIPI: Harus Ada Aturan Pelarangan Isu SARA dalam Pilkada

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi meminta pemerintah menyusun peraturan yang melarang penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Pilkada dan Pemilu.

Ia menilai, penggunaan isu SARA dalam proses politik lokal maupun nasional akan menimbulkan efek negatif terhadap keberlangsungan bangsa ke depan.

"Pemerintah harus tegas, harus ada aturan untuk melarang digunakannya isu SARA dalam proses Pilkada dan Pemilu. Jangan menghancurkan bangsa demi lima tahun pemerintahan," ujar Mochtar saat diskusi publik bertema "Pancasila dan Kebhinnekaan: Problematika Ujaran Kebencian atas Dasar Identitas" di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Ia menjelaskan bahwa kehidupan berbangsa dam bernegara Indonesia telah berlangsung sejak lama. Sebelum kolektivitas bangsa terbentuk, kolektivitas daerah dan kolektivitas suku sudah ada terlebih dulu.

"Tatanan kebangsaan Indonesia sudah berproses sejak lama. Dan kita harus ingat bahwa perhelatan Pilkada dan Pemilu adalah proses dalam tatanan kebangsaan," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Mochtar, yang harus dikedepankan saat ini adalah sikap yang mencerminkan kebangsaan.

Menurutnya, jika masyarakat mengedepankan sentimen suku dan kedaerahan, hal tersebut akan meredupkan semangat kebangsaan yang selama ini telah terjaga dengan baik.

"Dengan begitu, yang harus diutamakan adalah kriteria berbangsa Indonesia. Jika isu SARA dihembuskan, artinya itu mematikan semangat kebangsaan. Maka harus ada sikap tegas dari pemerintah," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkiat penggunaan isu SARA dalam Pilkada di: KPU Siap Tangkal Isu SARA Pilkada