Ini Saran ICW untuk DPR Terkait Kasus e-KTP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Maret 2017
Ini Saran ICW untuk DPR Terkait Kasus e-KTP

Aksi damai aktivis terkait kasus e-KTP di depan gedung KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memulihkan hak rakyat yang terampas akibat proyek e-KTP yang saat ini terbengkalai, daripada harus mengajukan hak angket.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun mengatakan, e-KTP itu bukan sekadar nilai proyek yang besar dan uang negara yang hilang triliunan rupiah, tetapi ada hak konstitusi yang terampas di sana.

"Orang gak punya e-KTP itu bukan sekedar gak punya kartu identitas, tapi hak publiknya tercabut. Saat ini Undang-Undang Pilkada, dan Perbankan sudah mulai mensyaratkan e-KTP. Kalau dia gak punya e-KTP berarti akses dia terhadap pelayanan publik itu terputus," ujar Tama kepada merahputih.com di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Tama juga menyarankan agar DPR melakukan panggilan terhadap menteri dalam negeri untuk membicarakan masa depan e-KTP, agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik tidak terganggu.

"Bukan malah buat hak angket untuk menggangu proses penegakan hukum. Itu kalau betul-betul mereka harapkan perbaikan," tandasnya.

Menurut Tama, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah proteksi hal itu. Penanganan perkara dan mempercepat proses penegakan hukum e-KTP itu bagian dari menyelamatkan masyarakat.

"Kalau memang betul dia (DPR) wakil rakyat, kan pertanyaannya yang dibutuhkan rakyat apa sih? Pertama, hak rakyat harus pulih. Kalau diinterupsi (hak angket) kemudian jadi lama. Itu akan mempersulit proses ini," pungkasnya. (Pon)

Berita terkait kasus e-KTP lain baca juga: KPK Minta Lima Orang Dicekal Terkait E-KTP

#Hak Angket #ICW #Korupsi E-KTP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Saan memastikan usul yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman itu belum pernah dibahas pimpinan DPR maupun fraksi-fraksi di parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Bagikan