Zulfikar Sy
Merahputih.com - Polisi tidak mengelurkan surat izin keramaian pada elemen buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini, Senin (5/10), di kawasan depan gedung DPR/MPR.
Buruh menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut akan disahkan pada Kamis (8/10).
"Izin keramaiannya tidak kita berikan kepada para pendemo," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (5/10).
Baca Juga:
Pilih Jalan Lobi, Tidak Semua Organisasi Buruh Bakal Mogok Kerja
Surat izin keramaian tidak dikeluarkan karena situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.
Belum lagi ibu kota sendiri masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total mengingat angka positif kasus di Jakarta masih tinggi.
"Karena situasi COVID-19 ini dengan kondisi PSBB Jakarta sehingga tidak diberikan izin untuk mengemukakan pendapat di muka umum, khususnya di depan DPR hari ini," katanya.
Meski begitu, polisi tetap bersiaga di depan gedung DPR/MPR RI. Polisi mengimbau jangan sampai dengan memaksa ke depan gedung DPR/MPR, nantinya malah membuat klaster baru virus corona.
"Sekarang kami imbau, kami mengharapkan agar mereka mengerti pandemi COVID-19 ini semakin tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," katanya.
Sejumlah buruh akan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR. Polisi menegaskan pihaknya melarang aksi unjuk rasa.
Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari menuturkan, polisi bersiaga di seluruh wilayah di DKI untuk membubarkan pedemo.
Jauhari menyampaikan, polisi akan mengimbau pedemo untuk kembali ke rumah masing-masing.
"Kita imbau kalau bisa balik kanan atau pulang ke rumah masing-masing lebih bagus," sambung Jauhari kepada wartawan.
Dia menerangkan, larangan oleh kepolisian tak hanya terhadap kegiatan demonstrasi. Namun juga untuk kegiatan lainnya yang mengundang kerumunan.
Jauhari menjelaskan polisi tidak akan langsung membubarkan massa yang datang untuk berunjuk rasa ke gedung DPR.
Polisi, lanjutnya, akan memakai cara persuasif terlebih dahulu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, sebanyak 2.183 personel gabungan dari TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan gedung DPR/MPR.
Menurut informasi yang diterima kepolisian, akan ada sekitar 2.500 buruh yang akan melakukan unjuk rasa di gedung DPR/MPR hari ini.
Baca Juga:
Sebelumnya diberitakan, serikat pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja.
Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi, di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.
Mogok nasional disebut akan diikuti kurang-lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. (Knu)
Baca Juga:
