Ingatkan Luhut, Senior PDIP Ungkit Kisah Harmoko Setahun Sebelum Suharto Lengser

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan diminta hati-hati mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan kekuasaan.

Peringatan itu disampaikan Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan Luhut soal klaim big data yang memuat aspirasi 110 juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

"Mari belajar dari sejarah, hati-hatilah mengatasnamakan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah," kata Andreas saat dikonfirmasi, Sabtu (12/3) malam.

Andreas lantas menyinggung kisah sosok mantan Menteri Penerangan Orde Baru Harmoko. Pada 1997 setahun sebelum Presiden Suharto turun dari jabatannya, lanjut dia, Harmoko yang saat itu menjabat Ketua MPR melapor ke Suharto bahwa rakyat masih menghendakinya menjadi presiden untuk ke-7 kalinya.

"Tahun 1998 justru Harmoko pulalah yang mengetok palu memberhentikan Suharto sebagai presiden setelah Suharto mengundurkan diri 22 Mei 1998," ujar politikus senior PDIP itu.

Peristiwa tersebut, kata Andreas, setidaknya menjadi pelajaran penting bagi para elite politik agar tidak melanggar konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan. "Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan," imbuh ketua DPP PDIP itu.

Baca Juga

Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP Dukung Pemilu Ditunda

Lebih jauh, Andreas juga mempertanyakan kebenaran big data versi Luhut yang menyebut pemilih PDIP juga mendukung penundaan Pemilu 2024. "(Data) dari mana? Jangan kita menjerumuskan Jokowi dengan klaim-klaim seperti itu (big data)," tutup anggota DPR empat periode itu.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan temuan adanya dukungan publik untuk menunda Pemilu 2024 itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi di tengah kondisi pandemi saat ini.

Baca Juga

Luhut Klaim Pegang Big Data Rakyat Ingin Pemilu 2024 Ditunda

Dari data yang sama, Luhut juga mengklaim dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja. Menurut dia, pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP juga diklaimnya mendukung penundaan Pemilu.

Meski begitu, Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi sudah tegas terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang kini santer di masyarakat itu, dengan tetap mengikuti konstitusi yang ada saat. Yakni, pemilu wajib digelar setiap lima tahun sekali. (Pon)

Baca Juga

Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu