Luhut Klaim Pegang Big Data Rakyat Ingin Pemilu 2024 Ditunda

MerahPutih.com - Beredar wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat dukungan kuat dari masyarakat Indonesia, khusus di media sosial. Tercatat lebih dari 100 juta percakapan orang di media sosial menginginkan pemilu ditunda berdasarkan big data yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengungkapkan aspirasi yang beredar itu terpantau di beragam jenis media sosial yang ada. Pemicunya karena adanya trauma politik di masyarakat kelas ekonomi menengah bawah akibat kegaduhan dari pendukung dua kubu dalam Pemilu Presiden 2019 dan 2014 lalu.

Baca Juga

Nama Luhut hingga Jokowi Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu, Istana Buka Suara

"Kita kan punya big data, kita ingin lihat, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter, kira-kira 110 juta-lah" kata dia, dalam wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3).

Menurut Luhut, masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah menginginkan situasi yang tenang di masa-masa pemulihan ekonomi merujuk big data yang dimiliknya. Warga menengah bawah itu, lanjut dia, tidak menginginkan adanya kegaduhan politik dan pembelahan di masyarakat akibat Pemilu Serentak 2024 sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

"Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah itu kan menimbulkan tidak bagus,” imbuh sosok yang duduk di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode itu.

Baca Juga

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Masih dari Big Data yang dimilikinya, Luhut menjelaskan masyarakat juga menyoroti anggaran Pemilu 2024 yang bakal mencapai Rp 110 triliun. Berdasarkan data itu, lanjut dia, masyarakat tidak Ingin menghabiskan uang ratusan triliun untuk penyelenggaraan pemilu, padahal kondisi masih susah karena terdampak pandemi COVID-19.

“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong,” tutup orang nomor satu di Kemenko Marves itu. (Pon)

Baca Juga

JK: Penundaan Pemilu Pelanggaran Terhadap Konstitusi