Indonesia Butuh 17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Desember 2021
Indonesia Butuh  17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Sektor e-commerce dan start up di Indonesia sudah berkembang sangat signifikan, bahkan aplikator di Indonesia sudah mampu menciptakan pengembangan bisnis sendiri berdasarkan target segmentasi yang disasar oleh aplikasi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Indonesia membutuhkan 17,5 juta ahli digital sampai dengan tahun 2035.

Baca Juga:

PKS Desak Pemerintah Atasi Utang Jumbo BUMN

Menurut Menteri BUMN, peluang ini harus diisi oleh putra-putri bangsa Indonesia, jangan sampai peluang tersebut diisi oleh bangsa lain nantinya.

"Apalagi kalau kita benchmarking antara Amerika Serikat, China dan Indonesia, jumlah startup Indonesia akan terus tumbuh. Ini merupakan kesempatan," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pihaknya mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri digital di Indonesia secara komprehensif.

Erick ingin Telkom membuka secara besar-besaran data center-data center di Indonesia untuk mendukung aktivitas bisnis pengusaha lokal.

Terkait pendanaan, dengan adanya BRI Ventures, Mandiri Capital, MDI, dan TMI, Erick Thohir juga akan mulai fokuskan pendanaan kepada startup.

Baca Juga:

Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan

Menteri BUMN terus mendorong generasi muda memiliki perusahaan-perusahaan besar yang menjadi unicorn-unicorn baru. Menurut dia, potensinya ada dan saat ini Indonesia memiliki lima unicorn mestinya bisa menjadi 25 unicorn untuk beberapa tahun mendatang.

Hal ini dalam rangka mendorong daripada perusahaan-perusahaan menjadi besar, membuka lapangan kerja yang sangat masif, dan juga mendorong ekonomi Indonesia untuk memastikan Indonesia juga terproteksi dengan digitalisasi.

"Kalau melihat posisi perusahaan di Indonesia dari tahun ke tahun itu-itu saja. Sedangkan negara di dunia seperti Amerika Serikat dan banyak negara lainnya sekarang tumbuh perusahaan-perusahaan teknologi menjadi besar, jadi bukan yang berdasarkan sumber daya alam saja," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris

#Digitalisasi Keuangan #SDM Indonesia #BUMN #Kinerja BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
Digitalisasi Pasar Tidak Bisa Dihindarkan, Gubernur Pramono: Kurangi Copet
"Dengan digitalisasi, copet berkurang, premanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagai sentra pasar ASEAN bisa kembali hidup," kata Pramono.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Digitalisasi Pasar Tidak Bisa Dihindarkan, Gubernur Pramono: Kurangi Copet
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bagikan